Presiden Prabowo Siap Luncurkan 80 Ribu Koperasi Merah Putih, Ekonomi Desa Dipacu Bangkit

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan meresmikan peluncuran nasional 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) pada 19 Juli 2025 mendatang.

Peresmian program strategis ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi mandiri di tingkat desa melalui koperasi sebagai motor penggerak utama.

Target legalisasi 80.000 unit Kopdes Merah Putih ditetapkan rampung sebelum hari peluncuran.

Baca Juga: Koperasi Merah Putih Harus Jadi Motor Ekonomi Desa, Bukan Sekadar Program

Menteri Perdagangan dan juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengimbau seluruh kepala daerah untuk segera mengurus kelengkapan legal koperasi masing-masing agar tidak tertinggal saat momen nasional tersebut berlangsung.

“Kepala daerah jangan nunggu, langsung gerak cepat,” tegas Zulkifli Hasan dalam pernyataannya.

Kopdes Merah Putih ini dirancang menjadi pilar utama penguatan ekonomi lokal melalui penyediaan bahan kebutuhan pokok murah, akses pendanaan usaha, hingga layanan simpan pinjam yang dikelola oleh masyarakat desa sendiri.

Baca Juga: Fenomena Istiwa A’zam 2025: Momen Akurat Menentukan Arah Kiblat, Kemenag Terbitkan Edaran Resmi

Program ini diharapkan menjadi katalis pemulihan ekonomi dari bawah sekaligus penguatan ketahanan pangan.

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa saat ini terdapat lebih dari 127.000 koperasi aktif di Indonesia, namun belum seluruhnya beroperasi secara optimal.

Inisiatif Kopdes Merah Putih akan mengintegrasikan sistem koperasi berbasis digital, menyasar desa-desa tertinggal dan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sebagai prioritas.

Baca Juga: Jejak Sejarah Koperasi: awal Koperasi ingin lepas dariJeratan Rentenir hingga Kopdes Merah Putih

Program ini juga mendapat dukungan lintas kementerian, termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang menggarisbawahi bahwa koperasi desa mampu menyerap tenaga kerja lokal dan mengurangi angka kemiskinan desa yang masih berada di angka 12,22% menurut data BPS 2024.