WASHINGTON,METROSELEBES.COM-Presiden Amerika Serikat Donald Trump meraih kemenangan besar di Kongres setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikuasai Partai Republik secara tipis meloloskan rancangan undang-undang (RUU) besar mengenai pemangkasan pajak dan belanja pemerintah. Dengan hasil suara 218 melawan 214, paket kebijakan setebal 869 halaman ini membuka jalan bagi Trump untuk mewujudkan agenda domestiknya, meski menimbulkan kekhawatiran luas tentang dampaknya terhadap jaminan kesehatan dan keuangan negara. Seperti dikutip dari Reuters pada Jumat (04/07/2025).
RUU ini akan membuat pemotongan pajak besar-besaran yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2017 menjadi permanen, serta memberikan insentif pajak baru seperti yang dijanjikan Trump dalam kampanye pemilu 2024. Selain itu, paket ini akan mendanai langkah-langkah keras imigrasi dan memangkas berbagai program bantuan sosial, termasuk Medicaid dan subsidi pangan, yang berpotensi membuat hampir 12 juta warga AS kehilangan asuransi kesehatan, menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO).
Kemenangan Politik, Risiko Ekonomi
Gedung Putih mengumumkan bahwa Presiden Trump akan menandatangani undang-undang ini pada Jumat pukul 17.00 waktu setempat (21.00 GMT), bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan AS pada 4 Juli.
Baca Juga: Hasto Kristiyanto Dituntut 7 Tahun Penjara Terkait Skandal Suap dan Perintangan Penyidikan
“Ini adalah bahan bakar roket bagi ekonomi—semua perahu akan terangkat,” ujar Ketua DPR Mike Johnson, menggambarkan keyakinannya bahwa pemotongan pajak akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Namun, menurut analisis CBO, kebijakan ini akan menurunkan penerimaan pajak sebesar $4,5 triliun selama sepuluh tahun ke depan dan hanya menghemat belanja sebesar $1,1 triliun, yang pada akhirnya akan menambah utang nasional sebesar $3,4 triliun, menambah beban terhadap total utang AS yang kini mencapai $36,2 triliun. Akibatnya, lembaga pemeringkat Moody’s sebelumnya menurunkan peringkat utang AS dan sejumlah investor internasional mulai meragukan daya tarik obligasi pemerintah AS.
Penolakan Total dari Demokrat