“Elon Musk mungkin sudah meninggalkan Washington, tapi dampaknya masih membahayakan jutaan orang,” kata kelompok tersebut dalam pernyataan. “Kami akan terus menggunakan semua jalur hukum untuk mencegah birokrat tidak terpilih menyalahgunakan data paling sensitif milik publik.”
Dalam putusannya pada 17 April lalu, Hakim Hollander menyatakan bahwa DOGE gagal membuktikan mengapa mereka membutuhkan akses total ke seluruh sistem data SSA. Ia menekankan bahwa selama hampir satu abad, SSA menjunjung tinggi prinsip dasar privasi terhadap catatan warganya.
Baca Juga: Batal Berangkat Haji, Ruben Onsu Fokus Dalami Islam Dan Fokus Sempurnakan Salat
Hollander mengeluarkan perintah awal (preliminary injunction) yang melarang staf DOGE dan afiliasinya mengakses data pribadi, kecuali dalam kasus terbatas dengan syarat ketat seperti pelatihan dan pemeriksaan latar belakang. Ia juga memerintahkan agar data pribadi yang sudah dikumpulkan oleh DOGE harus segera dihapus.
Upaya banding DOGE ke Pengadilan Banding Sirkuit ke-4 di Richmond, Virginia, ditolak lewat suara 9-6 pada 30 April. Dalam dokumen ke Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman menyebut keputusan Hollander sebagai bentuk pelampauan wewenang yudisial yang membatasi eksekutif dalam menjalankan tugas modernisasi sistem pemerintahan.
Baca Juga: Instruksi Presiden dan Regulasi Baru, Koperasi Desa Kini Wajib Diformalkan Sesuai Aturan 2025
Tujuh hakim banding yang menolak DOGE menyatakan bahwa kasus terkait data SSA memiliki kepentingan jauh lebih besar dibandingkan dengan kasus serupa di Departemen Keuangan, Pendidikan, dan Kantor Manajemen Personalia. Mereka menyoroti tingkat sensitivitas data, termasuk catatan pengadilan anak, terapi kesehatan mental, hingga informasi kartu kredit.
Baca Juga: Elon Musk Dukung Pemakzulan Trump, Ketegangan Dua Tokoh Berpengaruh AS Makin Memanas
Dengan keputusan Mahkamah Agung ini, akses DOGE ke data pribadi SSA akan berlanjut sementara proses hukum masih berlangsung—mengundang kekhawatiran baru terkait transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan privasi warga negara.