India dan Pakistan diperkirakan hanya akan mengirim perwakilan dari kalangan militer senior, bukan pejabat setingkat menteri, menandakan rendahnya ekspektasi terhadap adanya kemajuan diplomatik di antara kedua negara.
Baca Juga: Macron Kunjungi Vietnam: Teken Kesepakatan Airbus dan Satelit, Perkuat Kerja Sama Pertahanan
Collin Koh, peneliti keamanan dari S. Rajaratnam School of International Studies, menyatakan bahwa isu-isu kompleks seperti Laut China Selatan semakin sulit mencapai konsensus bersama. Hal ini dikarenakan negara-negara ASEAN dan Tiongkok cenderung mengutamakan kepentingan nasional mereka masing-masing.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan tarif terbaru terhadap impor dari AS dapat mendorong negara-negara Asia untuk lebih memilih jalur negosiasi bilateral daripada multilateral, yang justru dapat menguntungkan Tiongkok.
Baca Juga: BI Longgarkan Aturan, Perbankan Dapat Napas Baru Jelang Paruh Kedua 2025
Sementara itu, Ja Ian Chong, ilmuwan politik dari Universitas Nasional Singapura (NUS), menyoroti pentingnya mencermati respons AS terhadap berbagai tindakan maritim Tiongkok yang dinilai semakin agresif dalam beberapa bulan terakhir. Tindakan tersebut termasuk pembangunan struktur di Laut Kuning (Yellow Sea) serta latihan tembak langsung secara mendadak di Laut Tasman antara Australia dan Selandia Baru pada Februari lalu.
"Respons AS yang terlalu keras bisa memperkeruh situasi dan memicu eskalasi," ujar Chong. Ia juga mencatat bahwa sifat pemerintahan Trump yang tidak dapat diprediksi membuat komunitas internasional sulit memperkirakan konsistensi kebijakan mereka.
Baca Juga: Hong Kong Siap Tampung Mahasiswa Asing Usai Harvard Dilarang Terima Pelajar Internasional
Meskipun begitu, Koh menilai bahwa AS tetap menunjukkan komitmen terhadap latihan-latihan militer bersama yang telah berlangsung selama satu dekade di kawasan Indo-Pasifik.
"Belum terlihat kekhawatiran besar dari Asia Tenggara terhadap komitmen keamanan AS, bahkan di tengah gejolak domestik yang melanda negara tersebut," tutupnya.