WASHINGTON,METROSELEBES.COM-Hubungan jangka panjang antara Universitas Harvard dan Tiongkok yang selama ini dianggap sebagai aset berharga, kini berubah menjadi beban politik, seiring meningkatnya tekanan dari pemerintahan Presiden Donald Trump. Jumat (23/05/2025).
Baca Juga: China Janji Lindungi Mahasiswa di Luar Negeri Usai AS Batasi Akses ke Harvard
Pemerintah AS pada Kamis mengambil langkah mengejutkan dengan mencabut izin Harvard untuk menerima mahasiswa asing. Langkah ini diambil dengan tuduhan bahwa universitas tersebut memfasilitasi antisemitisme dan memiliki hubungan erat dengan Partai Komunis Tiongkok. Di antara mahasiswa asing tersebut, sekitar 20% berasal dari Tiongkok, menurut pernyataan Harvard pada 2024.
"Sudah terlalu lama Harvard membiarkan Partai Komunis Tiongkok memanfaatkannya," ujar seorang pejabat Gedung Putih kepada Reuters, Jumat. Ia menambahkan bahwa universitas tersebut menutup mata terhadap intimidasi oleh simpatisan Partai Komunis di lingkungan kampus.
Baca Juga: Masa Depan Pirelli di Ujung Tanduk Tanpa Kesepakatan dengan Sinochem, CEO Peringatkan
Pihak Harvard belum memberikan komentar resmi terkait tuduhan ini. Namun sebelumnya, universitas tersebut menyatakan bahwa pencabutan izin ini adalah bentuk hukuman terhadap pandangan institusionalnya, yang menurut Harvard melanggar kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Amandemen Pertama Konstitusi AS.
Hubungan Panjang dan Kontroversial
Selama bertahun-tahun, Harvard membina hubungan akademik dan penelitian dengan institusi-institusi di Tiongkok, termasuk pendirian pusat kajian khusus mengenai Tiongkok. Kerja sama ini menghasilkan dana sumbangan besar, pengaruh dalam diplomasi global, dan reputasi internasional.
Baca Juga: Dampak Kejut Kebijakan AS: Mahasiswa Tiongkok di Harvard Terancam Dipulangkan
Namun kompleksitas dan kerahasiaan jaringan kerja sama tersebut mulai menuai kritik, terlebih ketika diketahui bahwa Harvard pernah memberikan pelatihan kesehatan kepada pejabat Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang (XPCC) setelah tahun 2020. Lembaga paramiliter tersebut dikenai sanksi oleh pemerintah AS atas dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di wilayah Xinjiang.
