“Karena tidak ada PAD yang dihasilkan,” kata Sri Atun, juru bicara Pansus dalam rapat tersebut.
Langkah pembenahan BUMD menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan DPR RI agar perusahaan daerah tidak hanya menjadi simbol kelembagaan, melainkan benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.