Tunjangan DPR Sentuh Rp 69 Juta, Publik Soroti Kenaikan di Tengah Ekonomi Lesu

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Polemik mengenai tunjangan DPR kembali mencuat usai pernyataan Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, yang menegaskan bahwa gaji pokok anggota DPR tidak pernah mengalami kenaikan selama 15 tahun terakhir.

Meski begitu, sejumlah tunjangan justru baru-baru ini dinaikkan dan menimbulkan sorotan publik.

Adies mencontohkan, tunjangan beras DPR yang sebelumnya sekitar Rp10 juta kini naik menjadi Rp12 juta per bulan. Begitu pula tunjangan bensin yang semula Rp4–5 juta kini mencapai Rp7 juta.

Baca Juga: Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta, Adies Kadir Sebut Anggota DPR Masih Harus Nombok

Selain itu, anggota DPR periode 2024–2029 juga mendapat tunjangan perumahan yang nilainya cukup fantastis, yakni Rp50 juta per bulan.

Berdasarkan data Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, gaji pokok anggota DPR hanya Rp4,2 juta per bulan. Namun dengan tambahan berbagai tunjangan, angka yang diterima setiap anggota DPR bisa membengkak signifikan.

Beberapa di antaranya meliputi tunjangan kehormatan Rp5,58 juta, tunjangan komunikasi Rp15,55 juta, serta tunjangan jabatan Rp9,7 juta. Jika ditotal, anggota DPR disebut bisa menerima hampir Rp69 juta per bulan.

Baca Juga: Warren Buffett Bongkar Strategi Investasi Simpel 90/10 Yang Bikin Cuan

Kenaikan ini menuai perhatian publik, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit bagi sebagian besar masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2024 mencatat, upah minimum rata-rata pekerja di Indonesia hanya berkisar Rp3–4 juta per bulan, jauh di bawah jumlah tunjangan yang diterima wakil rakyat.

Fenomena ini menambah panjang daftar kritik masyarakat terhadap besarnya fasilitas dan tunjangan pejabat negara.

Baca Juga: IHSG Terkoreksi ke Level 7.894 Usai BI Pangkas Suku Bunga, Saham Jumbo Ikut Melemah

Sebelumnya, sejumlah akademisi dan pengamat politik juga menyoroti perlunya transparansi serta evaluasi ulang terhadap komponen gaji dan tunjangan anggota legislatif agar lebih proporsional dan sesuai dengan kondisi ekonomi nasional.***