JAKARTA, METROSELEBES.COM - Pemerintah melalui Perum Bulog terus memperkuat langkah stabilisasi harga pangan dengan menyalurkan beras SPHP sebanyak 45 ribu ton hingga 20 Agustus 2025.
Program ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan beras sekaligus memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui tujuh jalur strategis, yakni pengecer pasar rakyat, koperasi desa, outlet pangan binaan pemerintah daerah, outlet BUMN, koperasi instansi pemerintah, Rumah Pangan Kita Bulog, serta swalayan/toko modern.
Baca Juga: Koperasi Jadi Pilar Ekonomi Baru, Potensi Besar di Sektor Pertanian hingga Digital
Dengan jalur distribusi ini, pemerintah menargetkan beras bisa diakses masyarakat hingga ke pelosok.
Beras SPHP atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan adalah salah satu instrumen utama Bulog dalam menjaga keseimbangan harga pangan di pasar.
Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, inflasi beras berhasil ditekan di bawah 2,5 persen berkat program stabilisasi ini.
Baca Juga: Tunjangan Rumah DPR Hanya Berlaku Sementara, Publik Ramai Pertanyakan Keadilan
Selain menyalurkan cadangan beras pemerintah, Kementerian Pertanian juga terus berkoordinasi dengan Bulog untuk memperkuat pasokan dalam menghadapi potensi gejolak harga akibat perubahan iklim dan fluktuasi produksi.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau dan kualitas yang terjamin.
Langkah strategis ini sekaligus menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, terutama di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian.***
Artikel Terkait
Salah Satunya Untuk Keperluan Riset, Mensesneg Ungkap Alasan Mendiktisaintek Jadi Kepala Badan Industri Mineral
Prabowo Resmikan Badan Industri Mineral, Bahlil Jelaskan Perbedaan Tugasnya Dengan Kementerian ESDM
Aksi Tagar Bubarkan DPR Gaungkan Perlawanan Rakyat, Mahasiswa Desak Restrukturisasi Legislatif Dan Hapus Tunjangan Pejabat
Dana Pensiun ASN di Taspen Terancam, Pemerintah Ingatkan Risiko Likuiditas dan Lonjakan Klaim
Ada TNI Saat Pengamanan Demo di DPR, Polri Tegaskan Sudah Sesuai SOP
Tahun 2026, Masyarakat Beli Beli Gas LPG 3 Kg Wajib Pakai NIK
Wamendagri Akui Pajak Bangunan Masih Jadi Tulang Punggung Pemasukan Daerah
Masalah Sampah Jadi PR Tahunan, Zulhas Ungkap Teguran Prabowo Soal Percepatan Penyelesaian
Tunjangan Rumah DPR Hanya Berlaku Sementara, Publik Ramai Pertanyakan Keadilan
Koperasi Jadi Pilar Ekonomi Baru, Potensi Besar di Sektor Pertanian hingga Digital