JAKARTA, METROSELEBES.COM – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menegurnya terkait lambannya proses administrasi proyek pengelolaan sampah atau waste to energy.
Zulhas mengatakan dirinya dipanggil ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin sore, 25 Agustus 2025, untuk melaporkan perkembangan proyek tersebut. Ia menegaskan, persoalan sampah merupakan pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah yang belum tuntas selama puluhan tahun.
Baca Juga: Aturan Rampung, Zulhas Targetkan 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini
“Saya tadi mengatakan kami sudah selesai tanda tangan, tinggal nunggu Perpres 1-2 hari ini turun. Proses 6 bulan untuk administrasi, 1,5 tahun untuk pengerjaan,” ujar Zulhas kepada awak media usai pertemuan dengan Presiden.
Namun, jangka waktu enam bulan untuk administrasi tersebut langsung dipotong oleh Prabowo. Presiden meminta agar proses dipercepat hanya dalam tiga bulan, sehingga seluruh pengerjaan bisa selesai dalam 18 bulan.
“Tadi Presiden menegur kami, jangan 6 bulan, kalau bisa 3 bulan, sehingga 18 bulan bisa selesai. Kita usahakan,” ungkap Zulhas.
Selain soal pengelolaan sampah, Zulhas juga melaporkan perkembangan bantuan pangan sebanyak 360 ribu ton yang sudah selesai disalurkan. Ia menambahkan, target distribusi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang semula 6.000 ton per hari akan ditingkatkan menjadi 30.000 ton per hari.
Sementara terkait program Koperasi Desa (Kopdes), Zulhas menjelaskan masih terdapat kendala karena regulasi turunan dari Kementerian Keuangan belum rampung, sehingga Kopdes belum bisa mengakses pinjaman dari bank Himbara. ***
Artikel Terkait
Bulog Ungkap Stok Beras Pemerintah Capai 3,91 Juta Ton, Siap Didistribusikan Untuk Bantuan Pangan Masyarakat
Tanggapan Puan-Dasco Soal Aksi Demo Di Depan Gedung DPR: Tampung Aspirasi Hingga Introspeksi Diri
Ditanya Soal Nasib Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Di Partai Gerindra, Begini Kata Sufmi Dasco
Salah Satunya Untuk Keperluan Riset, Mensesneg Ungkap Alasan Mendiktisaintek Jadi Kepala Badan Industri Mineral
Prabowo Resmikan Badan Industri Mineral, Bahlil Jelaskan Perbedaan Tugasnya Dengan Kementerian ESDM
Aksi Tagar Bubarkan DPR Gaungkan Perlawanan Rakyat, Mahasiswa Desak Restrukturisasi Legislatif Dan Hapus Tunjangan Pejabat
Dana Pensiun ASN di Taspen Terancam, Pemerintah Ingatkan Risiko Likuiditas dan Lonjakan Klaim
Ada TNI Saat Pengamanan Demo di DPR, Polri Tegaskan Sudah Sesuai SOP
Tahun 2026, Masyarakat Beli Beli Gas LPG 3 Kg Wajib Pakai NIK
Wamendagri Akui Pajak Bangunan Masih Jadi Tulang Punggung Pemasukan Daerah