Ada TNI Saat Pengamanan Demo di DPR, Polri Tegaskan Sudah Sesuai SOP

photo author
REDAKSI, Metro Selebes
- Selasa, 26 Agustus 2025 | 10:44 WIB
Potret gedung MPR/DPR di Senayan, Jakarta Pusat.  (Foto : mpr.go.id)
Potret gedung MPR/DPR di Senayan, Jakarta Pusat. (Foto : mpr.go.id)

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Kehadiran prajurit TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Agustus 2025, menuai perhatian publik.

Polda Metro Jaya menegaskan keterlibatan TNI tersebut merupakan bagian dari standar operasional prosedur (SOP) pengamanan.

Baca Juga: Tanggapan Puan-Dasco Soal Aksi Demo Di Depan Gedung DPR: Tampung Aspirasi Hingga Introspeksi Diri

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa setiap pengamanan aksi massa melibatkan sejumlah pihak, termasuk TNI dan pemerintah daerah.

“Dalam setiap kegiatan pengamanan, Polda Metro Jaya tentu tidak bekerja sendiri. Seluruh stakeholder diajak bekerja sama,” ujar Ade Ary kepada wartawan.

Ia menambahkan, pengamanan demo kali ini melibatkan tim gabungan dari Kodam Jaya, Pemprov DKI Jakarta, Polres, Polsek, hingga Kodim. Menurutnya, hal ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Baca Juga: 20 Mei ini, Driver Ojol dan Kurir Siap Demo Serentak Se-Indonesia; Tuntut Hapus Potongan dan Sistem Tak Adil

“Itu merupakan SOP yang berlaku, bahwa pemeliharaan Kamtibmas dilaksanakan secara bersinergi. Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam juga hadir di lokasi pengamanan,” jelasnya.

Demo 25 Agustus sempat diwarnai kericuhan, mulai dari kerusakan separator busway hingga aksi pembakaran sepeda motor. Meski begitu, polisi memastikan tetap mengedepankan langkah persuasif.

“Ketika demo mulai memanas, kami melakukan tindakan awal dengan imbauan dan edukasi. Kami ingin aspirasi masyarakat tetap tersampaikan, sambil menjaga situasi tetap kondusif,” imbuh Ade Ary.

Baca Juga: Tanggapan Puan-Dasco Soal Aksi Demo Di Depan Gedung DPR: Tampung Aspirasi Hingga Introspeksi Diri

Adapun tuntutan utama massa aksi adalah penghapusan sejumlah tunjangan DPR yang belakangan menuai kritik. Publik menilai fasilitas tersebut merupakan bentuk pemborosan di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. ***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Mahful Haruna

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Prabowo Tegaskan Komitmen Rakyat dan Keamanan Nasional

Selasa, 2 September 2025 | 19:20 WIB
X