Kopdeskel Merah Putih: Gerakan Ekonomi Desa yang Siap Mengubah Wajah Perekonomian Lokal

JAKARTA, METROSELEBES.COM - Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel Merah Putih) resmi diluncurkan pada 21 Juli 2025 oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.

Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga desa, mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas, serta memperkuat nilai gotong royong dan kekeluargaan.

Dalam peluncuran ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berperan sebagai Koordinator Wilayah IV yang mencakup Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

Baca Juga: Kecapi: Permata Tropis Penjaga Kesehatan yang Mulai Dilupakan

Capaian signifikan terlihat di Wilayah IV dengan total 13.818 desa yang seluruhnya telah berbadan hukum koperasi.

Secara nasional, terdapat 80.081 KDMP/KKMP yang resmi diluncurkan, di mana sektor kelautan dan perikanan menyumbang 34.606 koperasi.

Dari jumlah tersebut, koperasi yang bergerak di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan (KP) mencapai 4.871 unit, pemasaran ikan 25.440 unit, pengangkutan ikan 170 unit, dan jasa pasca panen 2.914 unit.

Baca Juga: Koperasi Desa ‘Merah Putih’ Jadi Senjata Baru Pemerintah Perkuat Ekonomi Umat

Menurut KKP, pembinaan dan pemberdayaan menjadi fokus utama untuk memastikan koperasi ini mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.

Selain pendampingan usaha, KKP juga mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis dan infrastruktur demi keberlanjutan Kopdeskel Merah Putih.

Koperasi ini bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan gerakan bersama untuk membangun ekonomi desa, memperkuat kedaulatan pangan dan maritim, serta mewujudkan kemandirian bangsa dari akar rumput.

Baca Juga: KPK Tegaskan Pengawasan Ketat, Koperasi Desa Merah Putih Bebas Korupsi

Data BPS menunjukkan bahwa kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional pada 2024 mencapai 3,05% atau setara Rp 543 triliun, dan diharapkan meningkat seiring penguatan koperasi desa.