“Bila terbukti bahwa NIK mereka disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk berjudi secara online, maka aparat penegak hukum harus mendalami kasus ini dan menangkap pelaku penyalahgunaan identitas tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Abdullah juga menyoroti praktik jual beli rekening bank yang diduga digunakan untuk transaksi judi.
“Harus ditindak hukum para penjual maupun pembeli rekening bank untuk judol. Jika dibiarkan, mereka akan terus bertransaksi yang menyuburkan judol dan menggali jurang kemiskinan lebih dalam,” tegasnya.
Baca Juga: Wali Kota Palu Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak Banjir di Donggala Lewat Program Palu Peduli
Data dari PPATK ini menambah daftar panjang masalah penyalahgunaan dana sosial. Sebelumnya, Kementerian Sosial mencatat lebih dari 21 juta data ganda dan tidak valid dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada tahun 2023.
Situasi ini memperlihatkan bahwa sistem distribusi bansos masih memiliki celah besar yang bisa dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.
Pengamat kebijakan publik, Dr. Agus Pambagio, menyebut penyalahgunaan data untuk judi online merupakan tanda lemahnya koordinasi antar lembaga.
Baca Juga: Sulap Lahan Sampah Jadi Taman Baca, Bripka Reply Diganjar Penghargaan Kapolda Sulteng
Ia menyarankan agar pemerintah segera mengintegrasikan sistem verifikasi bansos dengan sistem perbankan dan transaksi digital agar setiap bantuan yang keluar dapat dipantau secara real time.
Langkah tegas dan sistematis diperlukan untuk membendung kerugian negara dan menyelamatkan penerima bansos sesungguhnya dari dampak buruk penyalahgunaan ini.
Karena bila terus dibiarkan, bukan hanya negara yang rugi, tetapi masa depan keluarga miskin pun ikut tergadaikan.***
Artikel Terkait
Dua Wajah Penegakan Hukum: Karaoke Ilegal Dibiarkan, Pedagang Kecil Dihantam
Setahun Diduduki Kemenkes, PKBI Tuntut Keadilan atas Gedung Pemberian Gubernur DKI Sebagai Penghargaan Perjuangan Kemanusiaan
Trump Ingin Bangun ‘Riviera of the Middle East’, Netanyahu Usul Relokasi Warga Gaza ke Negara Tetangga
Riza Chalid Resmi Jadi Tersangka Skandal Korupsi BBM Rp193,7 Triliun, Kejagung Bongkar Peran 'Saudagar Minyak'
Sulap Lahan Sampah Jadi Taman Baca, Bripka Reply Diganjar Penghargaan Kapolda Sulteng
Wali Kota Palu Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak Banjir di Donggala Lewat Program Palu Peduli
MP Materials Gandeng Pemerintah AS dalam Kesepakatan Miliaran Dolar untuk Lawan Dominasi China di Pasar Logam Tanah Jarang
Akhir Ketidakpastian: PPPK Kini Punya Peluang Karier Setara PNS
DPRD Sulteng Tetapkan Tujuh Nama Terpilih Anggota KPID Sulteng Periode 2025–2028, Ini Daftarnya..!
BPBK Tak Kunjung Diserahkan Meski Cicilan Lunas, Nasabah di Palu Meledak di Kantor Pembiayaan