DPR Setujui Anggaran Rp70,86 Triliun untuk Kementerian PU TA 2026, Dukung Mega Proyek Infrastruktur Nasional

JAKARTA, METROSELEBES.COM - Pemerintah terus memperkuat fondasi pembangunan infrastruktur nasional.

Dalam rapat kerja bersama antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Komisi V DPR RI, telah disetujui pagu indikatif Kementerian PUPR untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp70,86 triliun.

Pagu indikatif ini disahkan dalam pembahasan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) K/L Tahun 2026.

Baca Juga: Portal ASN Digital Satu Pintu: Transformasi Layanan Aparatur Negara Menuju Era Pelayanan Modern

Keputusan ini merupakan hasil dari koordinasi intensif antara Kementerian PUPR dan DPR RI guna mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan konektivitas nasional.

Dukungan terhadap proyek strategis nasional

Dana sebesar Rp70,86 triliun tersebut akan diarahkan untuk mendukung sejumlah proyek strategis nasional (PSN), termasuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, irigasi, perumahan rakyat, dan pengelolaan air bersih.

Menurut data dari Bappenas, hingga 2024 terdapat lebih dari 200 PSN yang sedang berjalan, dan dengan tambahan anggaran ini, diharapkan target penyelesaian dapat dicapai sesuai waktu yang direncanakan.

Baca Juga: 2026, Pemerintah Dorong Akselerasi Hunian Layak Lewat BSPS dan 500.000 Rumah Subsidi

Kementerian PUPR sendiri menegaskan bahwa fokus utama tahun 2026 mencakup:

• Peningkatan kualitas jalan nasional sepanjang lebih dari 47.000 km,
• Penyelesaian 25 bendungan baru,
• Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 3 juta hektar,
• Pembangunan 500.000 unit rumah melalui Program Sejuta Rumah,
• Pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM) di wilayah-wilayah prioritas.

Baca Juga: Sekolah Berasrama Prabowo: Solusi Putus Rantai Kemiskinan Anak Bangsa

Sinergi antar lembaga dan dorongan pemulihan ekonomi

Keputusan Komisi V DPR RI ini mencerminkan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Ketua Komisi V DPR RI, alokasi anggaran ini juga merupakan bentuk nyata dari komitmen negara untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi dan mempercepat transformasi struktural ekonomi melalui investasi infrastruktur.