Strategi Baru Presiden Prabowo: Bebaskan Desa dari Rentenir dengan Kopdes Merah Putih

JAKARTA, METROSELEBES.COM - Presiden Prabowo Subianto meluncurkan strategi nasional untuk mengurangi kemiskinan dan menghapus praktik rentenir melalui program Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih.

Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus memperkuat ekonomi perdesaan.

Program Kopdes Merah Putih ditujukan untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang selama ini mencekik warga desa, seperti ketergantungan pada pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir.

Baca Juga: Pengawasan Ketat SPMB 2025: Komitmen Pemerintah Pastikan Setiap Anak Dapat Tempat di Sekolah

Melalui koperasi ini, pemerintah ingin menghadirkan akses pembiayaan yang adil dan terjangkau.

“Dengan hadirnya Kopdes Merah Putih, kita ingin membebaskan desa-desa kita dari jerat rentenir yang selama ini membebani masyarakat kecil.

Ini bagian dari upaya kita untuk menekan angka kemiskinan,” ujar Presiden Prabowo dalam pernyataannya pada Sabtu, 21 Juni 2025.

Baca Juga: Koperasi Desa Merah Putih Diproyeksikan Jadi PSN, Wamenkop Ferry: Paradigma Ekonomi Nasional Akan Bergeser

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga awal 2025, lebih dari 17 juta masyarakat desa masih bergantung pada pinjaman informal dengan bunga tinggi.

Program Kopdes diharapkan menjadi solusi alternatif yang aman dan memberdayakan.

Selain memberikan layanan pinjaman dengan bunga rendah, Kopdes Merah Putih juga dirancang sebagai wadah penguatan ekonomi desa, dengan program pelatihan usaha, pengelolaan keuangan, dan pemasaran produk lokal.

Baca Juga: Dialog Lapangan, Strategi Baru Cak Imin Pastikan Program Pengentasan Kemiskinan Tepat Sasaran

Inisiatif serupa sebelumnya juga terbukti efektif di sejumlah daerah, seperti Program Lembaga Keuangan Mikro Desa (LKMD) di Jawa Tengah yang berhasil menurunkan angka ketergantungan pada rentenir hingga 40% dalam dua tahun.

Dengan langkah strategis ini, diharapkan Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi alat pemberdayaan ekonomi, tetapi juga tonggak bagi terwujudnya desa mandiri yang bebas dari kemiskinan struktural.***