Istana Angkat Bicara Soal Isu Reshuffle Kabinet, Tegaskan Hak Prerogatif Presiden

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Wacana reshuffle kabinet kembali menyeruak ke ruang publik, memicu berbagai spekulasi soal siapa saja menteri yang bakal diganti.

Menanggapi hal itu, Istana menegaskan bahwa sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

“Hanya Presiden yang tahu soal reshuffle. Karena ini sepenuhnya hak prerogatif Presiden,” tegas Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, dalam keterangan pers di Kantor PCO, Jakarta, Senin 3 Juni 2025.

Baca Juga: Sikap Tegas Prabowo: Pejabat Yang Tak Punya Mental Wakil Rakyat, Mundur Sebelum Saya Berhentikan

Hasan menekankan bahwa Presiden tentu memiliki pertimbangan matang dalam mengevaluasi kinerja para pembantunya di kabinet.

Keputusan untuk mempertahankan atau mengganti menteri tidak diambil secara emosional, melainkan melalui penilaian yang menyeluruh.

“Apakah (menteri) masih layak dipertahankan atau tidak, Presiden punya standar dan indikator penilaiannya sendiri,” jelas Hasan.

Ia juga menyebut bahwa berbagai kabar yang beredar di publik sejauh ini hanya bersifat spekulatif. Selama belum ada pengumuman resmi dari Presiden, isu reshuffle tidak bisa dianggap sebagai keputusan final.

Baca Juga: Momen Prabowo Dan Megawati Bisik-Bisik Di Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025, Suasana Penuh Keakraban

“Kalau belum diumumkan Presiden, ya itu cuma tebak-tebakan publik saja,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani turut menanggapi isu yang menyeret nama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai salah satu yang akan dicopot. Muzani menegaskan belum mendengar adanya rencana pencopotan tersebut.

Baca Juga: Presiden Prabowo Raih Kepercayaan Tertinggi, Bukti Awal Kepemimpinan Berbuah Positif

“Saya nggak dengar soal pencopotan Pak Budi,” kata Muzani saat ditemui usai menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin 2 Juni 2025.

Muzani pun sepakat bahwa perombakan kabinet merupakan hak penuh Presiden, sehingga siapa pun tidak bisa mendahului keputusan tersebut. ***