JAKARTA, METROSELEBES.COM – Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-70 Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) DKI Jakarta mencatat tonggak penting dalam penguatan tata kelola dan transparansi koperasi.
Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono pada 28 Mei 2025.
Dalam kegiatan tahunan yang dihelat di Jakarta tersebut, Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian kinerja PKPRI, terutama dalam hal pelaporan keuangan yang menunjukkan tren peningkatan positif.
Laporan yang disampaikan mencakup pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, data keanggotaan, realisasi anggaran usaha, dan laporan keuangan tahun buku 2024.
Baca Juga: Koperasi Merah Putih Jadi Ujung Tombak Distribusi Subsidi
"PKPRI DKI Jakarta telah membuktikan bahwa pengelolaan koperasi yang baik dapat berjalan seiring dengan keterbukaan dan akuntabilitas.
Pencapaian ini layak mendapatkan akreditasi A," ujar Wamenkop dalam pidatonya.
Data yang dihimpun dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% koperasi di Indonesia yang mampu mencapai kategori tata kelola baik berdasarkan indikator akreditasi.
Capaian PKPRI menjadi contoh konkret praktik terbaik (best practice) di tengah masih banyaknya koperasi yang belum tertib administrasi.
Baca Juga: ASN Kementerian Koperasi Resmi Bertugas: Langkah Awal Menuju Birokrasi Profesional dan Inovatif
PKPRI DKI Jakarta sebelumnya juga telah mencatat berbagai inovasi layanan bagi anggotanya, mulai dari digitalisasi keuangan hingga pemberdayaan ekonomi anggota melalui program usaha produktif.
Pakar koperasi dari Universitas Indonesia, Dr. Suryo Adi, menyebutkan bahwa konsistensi dalam penguatan sistem pelaporan dan keuangan adalah fondasi bagi keberlangsungan koperasi di masa depan.
"PKPRI menjadi model koperasi modern yang perlu direplikasi secara nasional," ujarnya.
Artikel Terkait
Langkah Mudah Mendirikan Koperasi Merah Putih di Desa/Kelurahan: Ini Tahapannya!
8 Kesalahan Umum dalam Pengelolaan Koperasi Desa yang Harus Dihindari
Koperasi Merah Putih Jadi Simbol Kebangkitan Ekonomi Desa 2025"
Darmadi Durianto Semprot Budi Arie: Model Bisnis Koperasi Merah Putih Dinilai Kosong dan Tak Masuk Akal
Menteri Budi Arie Jawab Kritik Soal Koperasi Merah Putih: 'Ini Monopoli Rakyat, Bukan Oligarki
Ini Perbedaan Bumdes Dan Koperasi Desa Merah Putih Serta Sumber Dananya..!
Revisi UU Koperasi Jadi Sorotan: DPR Dorong Transformasi Besar Dunia Perkoperasian Nasional
Revisi UU Koperasi Jadi Sorotan: DPR Dorong Transformasi Besar Dunia Perkoperasian Nasional
ASN Kementerian Koperasi Resmi Bertugas: Langkah Awal Menuju Birokrasi Profesional dan Inovatif
Koperasi Merah Putih Jadi Ujung Tombak Distribusi Subsidi