Misi Rahasia Grok: AI Elon Musk Dituding Intai Data Sensitif Pemerintah AS

photo author
Moh. Nurfiansyah, Metro Selebes
- Jumat, 23 Mei 2025 | 20:49 WIB
Elon Musk’s
Elon Musk’s

WASHINGTON,METROSELEBES.COM-Chatbot kecerdasan buatan (AI) milik Elon Musk, Grok, kini disebut-sebut mulai digunakan secara luas dalam birokrasi pemerintahan Amerika Serikat. Jumat (23/05/2025)

 

Baca Juga: Upaya Gagal: Kelompok Hak Konsumen Jerman Tak Berhasil Hentikan Meta Gunakan Data untuk Latih AI

Tim Department of Government Efficiency (DOGE) yang dipimpin Musk dikabarkan telah mengintegrasikan Grok untuk menganalisis data federal yang sangat sensitif, memicu kekhawatiran serius soal pelanggaran hukum konflik kepentingan dan ancaman terhadap privasi jutaan warga AS.

 

Tiga narasumber yang mengetahui langsung proyek ini mengungkapkan bahwa Grok telah dimodifikasi secara khusus untuk menjawab pertanyaan, menyusun laporan, dan melakukan analisis data dalam berbagai instansi pemerintah. Bahkan, tim DOGE disebut-sebut sempat mendesak Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) untuk menggunakan Grok meski alat ini belum mendapat persetujuan resmi dari lembaga tersebut.

Baca Juga: DPR Soroti Usulan KORPRI Soal Batas Usia Pensiun ASN: Fresh Graduate Terancam Kehilangan Peluang?

Para ahli etika dan teknologi memperingatkan bahwa penggunaan Grok berisiko membuka akses data rahasia kepada perusahaan swasta milik Musk, xAI, yang mengembangkan chatbot tersebut. Hal ini dapat menciptakan keunggulan tidak adil bagi xAI dalam persaingan kontrak teknologi pemerintah, dan berpotensi melanggar undang-undang federal mengenai kerahasiaan serta konflik kepentingan.

 

“Ini adalah ancaman serius terhadap privasi,” kata Albert Fox Cahn dari Surveillance Technology Oversight Project. Ia menyoroti kemungkinan data pemerintah bocor kembali ke tangan xAI dan ketidakjelasan siapa saja yang sebenarnya memiliki akses ke Grok versi khusus ini.

 

Lebih lanjut, DOGE dituduh mencoba mengakses email pegawai DHS dan memerintahkan pelatihan AI untuk mendeteksi pegawai yang tidak “setia” pada agenda politik Trump — sesuatu yang bisa melanggar hukum federal tentang netralitas pegawai negeri sipil.

Baca Juga: Rekor Sejarah! Pemerintahan Prabowo Salurkan 53.874 Rumah FLPP di Kuartal I, Kuota Naik Jadi 350.000 Unit

Departemen Pertahanan membantah keterlibatan DOGE dalam pengawasan jaringan atau penggunaan Grok untuk memata-matai pegawai. Namun, beberapa pegawai mengungkapkan bahwa aktivitas komputer mereka mulai dimonitor menggunakan alat berbasis algoritma.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Moh. Nurfiansyah

Sumber: Reuters

Tags

Rekomendasi

Terkini

X