243 Ribu PPPK Disiapkan Perkuat Koperasi Desa Merah Putih

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Sebanyak 243 ribu PPPK disiapkan untuk memperkuat operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

Data mencatat hingga kini telah terbentuk 81.147 koperasi desa/kelurahan, dan setiap koperasi membutuhkan 2–3 orang tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga kebutuhan fleksibel diperkirakan mencapai 243.441 orang.

Skema penugasan PPPK ini diarahkan agar koperasi desa tidak terbebani dari sisi anggaran, namun tetap mampu menjaga pelayanan publik.

Baca Juga: Microsite Jadi Pintu Wajib Koperasi Desa, Transparansi dan Kredibilitas Kian Terjamin

Pemerintah memanfaatkan lebih dari 255 ribu PPPK teknis yang sudah ada di bawah pemerintah daerah, untuk langsung bisa bekerja di koperasi.

Selain itu, guna menutup kekurangan, akan ditambah sekitar 133 ribu PPPK paruh waktu (non-guru dan non-kesehatan) yang ditempatkan di setiap kabupaten/kota.

Penugasan juga menekankan kedekatan lokasi. PPPK akan ditempatkan sesuai domisili di desa atau kecamatan tempat koperasi berada, sesuai ketentuan Undang-Undang Koperasi.

Baca Juga: Koperasi Desa Jadi Pilar Ekonomi Baru, dengan slogan Bangun Koperasi Desa, indonesia Jaya

Strategi ini diharapkan tidak hanya memperkuat pelayanan koperasi desa, tetapi juga mempercepat pemulihan ekonomi kerakyatan.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi desa saat ini berperan besar sebagai basis ekonomi masyarakat, terutama dalam distribusi pangan, LPG 3 kg, hingga pembiayaan usaha mikro.

Dengan tambahan tenaga profesional dari PPPK, koperasi desa diharapkan lebih siap mengelola unit usaha dan memperluas manfaat bagi anggotanya.

Baca Juga: Proposal Bisnis Koperasi Jadi Syarat Utama Akses Pembiayaan Bank Himbara

Sebelumnya, Bank Himbara juga telah digandeng dalam penguatan akses permodalan koperasi, sehingga sinergi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan PPPK bisa menjadi motor penggerak perekonomian desa.

Dengan langkah ini, koperasi desa bukan hanya menjadi pusat ekonomi lokal, tetapi juga tulang punggung ketahanan ekonomi nasional.***