JAKARTA, METROSELEBES.COM - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) resmi mendorong integrasi layanan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke dalam satu platform digital satu pintu yang diberi nama Portal ASN.
Langkah ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI yang berlangsung di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Melalui portal ini, seluruh layanan terkait manajemen ASN akan terintegrasi secara menyeluruh untuk mempermudah pengelolaan, pelayanan, serta mempercepat proses administrasi.
Baca Juga: 2026, Pemerintah Dorong Akselerasi Hunian Layak Lewat BSPS dan 500.000 Rumah Subsidi
Portal ini akan menyediakan pelayanan berbasis G2E (Government to Employee) dan G2G (Government to Government) yang berarti ASN dapat berinteraksi langsung dengan pemerintah pusat maupun daerah melalui sistem digital yang efisien.
Dalam rapat tersebut, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan bahwa inisiatif ini sejalan dengan transformasi digital yang menjadi agenda besar dalam Undang-Undang ASN.
"Digitalisasi manajemen ASN adalah fondasi utama bagi reformasi birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel," ujarnya di hadapan pimpinan Komisi II DPR RI.
Baca Juga: Sekolah Berasrama Prabowo: Solusi Putus Rantai Kemiskinan Anak Bangsa
Data dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) per Mei 2025 mencatat bahwa Indonesia memiliki lebih dari 4,2 juta ASN aktif yang tersebar di pusat dan daerah. Dengan jumlah yang besar ini, integrasi sistem digital sangat diperlukan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam pengelolaan ASN.
Digitalisasi ini juga akan mendukung proses rekrutmen, mutasi, pengembangan karier, hingga pensiun secara terintegrasi.
Lebih jauh, sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi.
Baca Juga: Trump Sebut Energi Terbarukan Tak Stabil, Data Justru Tunjukkan Texas Makin Andal dan Murah
Langkah Indonesia dalam digitalisasi ASN sejalan dengan tren global. Negara-negara seperti Singapura dan Estonia telah terlebih dahulu mengadopsi sistem serupa, yang terbukti mampu memangkas birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik.
Artikel Terkait
Automaker Bergegas Dorong Penjualan Mobil Listrik Jelang Berakhirnya Insentif Pajak AS Senilai $7.500
BYD Ungguli Tesla? Mobil Listriknya Dijamin Aman Saat Parkir Otomatis
Ledakkan Ekonomi Desa! 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Ditarget Serap 2 Juta Tenaga Kerja
Wanita Lompat Dari Lantai 19 Kalibata City Gegerkan Warga, Polisi: Kaget Temukan Orang Tak Dikenal di Kamar
Pernah Akui Jadi Pemeran Video Syur, Lisa Mariana Kini Dipanggil Polda Jabar
Tesla Siap Ekspansi Layanan Robotaksi ke San Francisco, Tunggu Lampu Hijau Regulasi
Jenazah Dibawa dengan Motor, Pengabdian Terakhir Ariel Sharon Menembus Jalan Terjal Pinembani
Trump Sebut Energi Terbarukan Tak Stabil, Data Justru Tunjukkan Texas Makin Andal dan Murah
Sekolah Berasrama Prabowo: Solusi Putus Rantai Kemiskinan Anak Bangsa
2026, Pemerintah Dorong Akselerasi Hunian Layak Lewat BSPS dan 500.000 Rumah Subsidi