Polda Aceh Bongkar Jaringan TPPO Internasional, Darwati Gani: Ini Bukti Keseriusan Lindungi Anak

BANDA ACEH, METROSELEBES.COM – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Darwati A Gani, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Polda Aceh dalam membongkar jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berskala internasional yang melibatkan anak-anak di bawah umur sebagai korban.

Dalam pernyataannya, Darwati menilai bahwa kinerja Polda Aceh sangat efektif, terutama dalam mengungkap kasus TPPO lintas negara.

“Ini menunjukkan keseriusan dalam menegakkan hukum sekaligus melindungi kelompok rentan, khususnya anak-anak,” ujarnya.

Baca Juga: Kawal Ketat PPDB 2025: Inspektorat Jenderal Tegas Awasi Kecurangan

Keberhasilan ini, menurut Darwati, merupakan langkah nyata aparat kepolisian dalam melindungi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak dari jaringan perdagangan manusia.

Darwati menekankan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang harus menjadi prioritas karena menyangkut martabat dan keselamatan warga negara.

Kasus TPPO internasional yang berhasil diungkap ini menjadi sorotan karena melibatkan jaringan besar lintas negara yang selama ini dikenal sulit dibongkar.

Baca Juga: AS Bantah Iran Sembunyikan Uranium Usai Serangan Udara, Hegseth Sebut Program Nuklir Iran Lumpuh Bertahun-tahun

Selain itu, keterlibatan korban anak di bawah umur menambah keprihatinan publik dan mendorong perlunya langkah penanganan lebih sistematis.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), selama tahun 2023 terdapat lebih dari 1.600 kasus perdagangan orang di Indonesia, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

Aceh menjadi salah satu wilayah yang rawan karena letaknya yang strategis sebagai jalur lintas antarnegara.

Baca Juga: Perang Israel dan Iran, Dasco Imbau WNI di Wilayah Konflik Tetap Tenang: Evakuasi Bertahap Terus Dilakukan

Langkah Polda Aceh dalam pengungkapan jaringan TPPO ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dalam Rapat Terbatas di awal 2024 yang menekankan pentingnya penanganan perdagangan manusia secara komprehensif, termasuk dengan memperkuat koordinasi antar lembaga serta memperketat pengawasan di wilayah perbatasan.