Kolaborasi Hijau Sumbar: Komisi IV DPR RI Dorong Ketahanan Pangan Berbasis Potensi Alam

PADANG, SUMATERA BARAT, METROSELEBES.COM -
Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan di Sumatera Barat, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta guna memaksimalkan potensi alam yang dimiliki daerah ini.

Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja masa reses Komisi IV DPR RI di Kota Padang, Jumat (20/6/2025).

Komisi IV DPR RI menilai bahwa pendekatan kolaborasi hijau yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan program ketahanan pangan di Sumbar tepat sasaran.

Baca Juga: Akselerasi Terhambat, Zona B Tol Ciawi–Sukabumi Dikebut Rampung Agustus

Titiek Soeharto menegaskan bahwa pengelolaan berkelanjutan di sektor pertanian, kelautan-perikanan, dan kehutanan merupakan kunci utama menjawab tantangan pangan nasional.

“Kita sampaikan kepada kementerian terkait agar kebutuhan masyarakat Sumbar, terutama di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan, dapat dipenuhi secara optimal,” ujar Titiek saat memimpin pertemuan dengan pemangku kepentingan di Padang.

Lebih lanjut, Titiek yang juga merupakan politisi Partai Gerindra, berharap Komisi IV DPR RI mampu menyusun rekomendasi strategis yang solutif dan aplikatif.

Baca Juga: Sinergi Gizi Nasional: KSP Perkuat Aksi Cepat MBG di Daerah 3T

 Titiek menekankan pentingnya sistem produksi yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi untuk memperkuat ketahanan pangan lokal yang berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional, Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi pertanian padi seluas lebih dari 340 ribu hektare dengan produksi mencapai 1,5 juta ton per tahun.

.Selain itu, sektor perikanan tangkap dan budidaya di Sumbar menyumbang lebih dari 100 ribu ton ikan setiap tahunnya, menjadikan wilayah ini sebagai salah satu lumbung pangan maritim di Sumatera.

Baca Juga: Sepupu Bashar al-Assad Ditangkap, Otoritas Baru Suriah Perketat Pembersihan Rezim Lama

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang menekankan pentingnya transformasi sektor pertanian dan perikanan berbasis inovasi dan keberlanjutan.