Musdesus Jadi Motor Demokrasi Ekonomi, Koperasi Desa Lahir dari Kesepakatan Rakyat

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan bahwa koperasi bukanlah titipan kebijakan dari atas, melainkan buah dari kesepakatan kolektif warga desa.

Melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), seluruh elemen masyarakat—mulai dari petani, ibu rumah tangga, pemuda, hingga perangkat desa—terlibat aktif dalam merumuskan arah dan masa depan koperasi mereka.

Kesepakatan ini menjadi bukti nyata bahwa koperasi bukan hasil keputusan sepihak, melainkan hasil mufakat dari bawah.

Baca Juga: NFA-KPK Pacu SPI 2025, Perkuat Budaya Antikorupsi Lewat Tata Kelola Transparan

Dari pemilihan pengurus, pemilihan model usaha, hingga penyusunan rencana kerja, semua disepakati secara demokratis dan terbuka oleh warga desa sendiri.

Inilah esensi utama dari koperasi sebagai bentuk demokrasi ekonomi di tingkat akar rumput.

Pendekatan inklusif melalui Musdesus seperti ini menegaskan bahwa partisipasi publik adalah fondasi utama keberhasilan koperasi.

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 menunjukkan bahwa koperasi yang dibentuk dengan prinsip partisipatif cenderung memiliki tingkat keberlanjutan 35% lebih tinggi dibandingkan yang dibentuk secara top-down.

Baca Juga: Rusia Gaet Indonesia Bangun Proyek Nuklir, Prabowo Dilirik Putin untuk Kolaborasi Strategis

Menurut pakar ekonomi desa dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Nurhayati, koperasi yang dibentuk lewat musyawarah warga memiliki keunggulan dalam aspek kepercayaan dan keberpihakan pada kepentingan lokal.

“Model seperti Musdesus bisa menjadi prototipe pembentukan koperasi di ribuan desa lainnya di Indonesia,” ujarnya.

Dengan semangat kebersamaan dan kesetaraan, Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga wahana pendidikan demokrasi ekonomi.

Baca Juga: Diplomasi Didesak, Sementara Trump Pertimbangkan Aksi Militer di Tengah Perang Udara Iran-Israel