Titik Balik Penanggulangan Kemiskinan: Strategi Baru Pemerintah Menyasar Kantong Kemiskinan Terisolasi

photo author
Abdul Rifai, Metro Selebes
- Senin, 9 Juni 2025 | 18:02 WIB
Pemerintah kini menghadirkan strategi baru yang dinilai sebagai titik balik dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia. (Instagram kemenkopmri)
Pemerintah kini menghadirkan strategi baru yang dinilai sebagai titik balik dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia. (Instagram kemenkopmri)

 

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Pemerintah kini menghadirkan strategi baru yang dinilai sebagai titik balik dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Melalui pendekatan geographical targeting, strategi ini menyasar langsung wilayah-wilayah yang selama ini menjadi kantong kemiskinan, yaitu daerah yang terisolasi, minim akses terhadap layanan dasar, serta memiliki tingkat kemiskinan tinggi secara konsentrasi geografis.

Kantong kemiskinan merupakan faktor penting dalam penentuan strategi pengentasan kemiskinan nasional.

 

Wilayah ini dikenal sebagai titik konsentrasi kemiskinan karena di sanalah banyak orang miskin tinggal dalam kondisi terisolasi dan kekurangan layanan seperti air bersih, listrik, jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan.

Jika tidak ditangani secara fokus, angka kemiskinan nasional akan stagnan karena masyarakat di dalamnya sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Baca Juga: BSU 2025 Resmi Bergulir! Harapan Baru Pekerja Lewat Permenaker Terbaru

Dalam strategi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PM), terdapat empat langkah utama:

  1. Akses Layanan Dasar
    Pemerintah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sanitasi, air minum layak, rumah layak huni, serta akses terhadap listrik, gas, dan internet.

  2. Konektivitas Antarwilayah
    Pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi menjadi kunci menghubungkan wilayah miskin dengan pusat-pusat ekonomi.

  3. Konvergensi dan Konsolidasi Program
    Dilakukan sinkronisasi anggaran antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak nonpemerintah agar lebih tepat sasaran.

  4. Kolaborasi Multipihak
    Pemerintah menggandeng lembaga nonpemerintah dan masyarakat sipil guna memperluas jangkauan program dan meningkatkan efektivitas.

Baca Juga: Lonjakan Perkebunan Dongkrak Pertumbuhan Pertanian Tertinggi dalam 15 Tahun Terakhir

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Abdul Rifai

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Prabowo Tegaskan Komitmen Rakyat dan Keamanan Nasional

Selasa, 2 September 2025 | 19:20 WIB
X