Revisi UU Koperasi Jadi Sorotan: DPR Dorong Transformasi Besar Dunia Perkoperasian Nasional

Hal ini didukung oleh hasil kajian Komite IV DPD RI yang menyebutkan bahwa kelembagaan koperasi perlu dibenahi untuk menyesuaikan tantangan ekonomi digital.

Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan

Dalam pembukaannya, Puan juga menyinggung kembali filosofi dasar koperasi: lahir dari gagasan untuk memperbaiki nasib ekonomi rakyat kecil.

“Kita ingin koperasi menjadi kendaraan bersama untuk menggerakkan ekonomi rakyat, bukan sekadar formalitas organisasi,” ujarnya di depan peserta Rapimnas.

Rapimnas Dekopin turut menayangkan video perjalanan Dekopin, termasuk menampilkan nama dan wajah para pengurus yang akan bekerja selama masa jabatan baru.

Baca Juga: Menteri Budi Arie Jawab Kritik Soal Koperasi Merah Putih: 'Ini Monopoli Rakyat, Bukan Oligarki

Ini merupakan upaya untuk lebih mendekatkan organisasi dengan publik dan meningkatkan akuntabilitas.

Dengan sorotan kuat terhadap revisi UU Koperasi, DPR dan Dekopin menegaskan kembali komitmen untuk menjadikan koperasi sebagai kekuatan ekonomi alternatif yang inklusif.

Langkah ini menjadi sinyal penting bahwa era baru perkoperasian Indonesia akan segera dimulai—lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.***