APBN 2025 Tetap Optimal, Jadi Fondasi Menuju Pembangunan 2026

“Dengan bauran kebijakan yang kuat, kita targetkan pertumbuhan ekonomi 2025 berada dalam kisaran 4,6–5,4 persen,” ujar Perry.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Pemerintah telah menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026.

Dokumen ini menjadi dasar penyusunan RAPBN 2026 dan memuat strategi menghadapi gejolak geopolitik global, terutama kebijakan tarif agresif Amerika Serikat.

Baca Juga: Pemkot Palu dan PT Srihapan Mega Persada Teken Kerja Sama Pengembangan Palu City Square

“Penting bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan pangan, energi, serta kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dan mandiri,” tegas Sri Mulyani.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,2–5,8 persen dengan inflasi yang terkendali, penguatan hilirisasi SDA, dan peningkatan kualitas SDM. Proyeksi kurs rupiah berada di kisaran Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun antara 6,6–7,2 persen.

Kebijakan fiskal tahun 2026 dirancang tetap ekspansif namun terukur, dengan defisit antara 2,48–2,53 persen terhadap PDB.

Baca Juga: Usulan Kenaikan Usia Pensiun ASN Mengemuka, Ini Tanggapan Komisi II DPR RI

Pemerintah fokus pada pembiayaan yang inovatif, efisien, dan selektif, terutama pada program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan unggulan, ketahanan pangan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Pemerintah juga mengandalkan peran Danantara untuk mengelola investasi BUMN agar lebih produktif dan selaras dengan pembangunan. Di sisi penerimaan, perluasan basis pajak, reformasi PNBP, dan penguatan tata kelola aset negara menjadi fokus utama.

Dengan strategi ini, APBN 2026 diharapkan mampu menjaga kesinambungan fiskal, mendukung dunia usaha, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional demi mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. ***