OJK Perkuat Sinergi Anggaran dan Inklusi Keuangan di Era Digital

JAKARTA, METROSELEBES.COM - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, bersama jajaran Dewan Komisioner OJK, melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Keuangan untuk membahas penguatan sinergi dalam penyusunan anggaran kerja dan pelaksanaan tugas pengawasan sektor keuangan.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima langsung delegasi OJK dan menggarisbawahi pentingnya kerja sama yang erat dalam memperkuat sektor keuangan nasional yang kuat dan inklusif.

Dalam paparannya, Mahendra menyampaikan visi dan misi OJK, yang fokus pada pengembangan industri jasa keuangan yang sehat, efisien, dan berintegritas.

Baca Juga: Mahkamah Agung AS Izinkan Trump Cabut Perlindungan Deportasi untuk Warga Venezuela

Selain itu, OJK juga berkomitmen untuk memperkuat perlindungan konsumen serta meningkatkan inklusi keuangan melalui pendalaman pasar.

“Di tengah tantangan global dan transformasi digital, OJK memikul tanggung jawab yang besar untuk memastikan sektor keuangan tetap stabil, terpercaya, dan berdaya saing tinggi,” ujar Sri Mulyani dalam sesi diskusi.

Sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada publik dan DPR, OJK senantiasa berkonsultasi serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam penyusunan anggaran kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Baca Juga: Cover Lagu Mangu Kembali Viral, Suara Hanif Nabil Dinilai Mirip Ari Lesmana

Kolaborasi ini dianggap sangat penting agar kebijakan fiskal dan pengawasan sektor keuangan berjalan harmonis dan saling mendukung.

Menanggapi hasil kunjungan tersebut, Mahendra menegaskan bahwa OJK akan terus meningkatkan kapasitas kelembagaan serta adaptasi terhadap perubahan teknologi dan ekonomi global. Ia juga menambahkan bahwa kerja sama lintas institusi menjadi kunci dalam menjaga sistem keuangan yang stabil dan inklusif.

Sektor keuangan Indonesia tengah mengalami transformasi besar dengan meningkatnya penetrasi layanan keuangan digital.

Baca Juga: Lomba Inovasi Ketahanan Pangan Desa dan Perdesaan 2025 resmi dibuka

Hal ini memerlukan respons kebijakan yang adaptif dan kolaboratif antara regulator, kementerian teknis, dan pelaku industri.