Salah satu poin yang cukup kontroversial adalah kesepakatan perikanan, di mana kapal Inggris dan Uni Eropa akan saling mengakses wilayah perairan masing-masing selama 12 tahun ke depan. Sebagai imbalannya, prosedur ekspor makanan ke Eropa akan dipermudah, mengatasi hambatan yang selama ini memberatkan produsen kecil.
Selain itu, Inggris menyetujui kerangka awal program mobilitas pemuda, serta membuka kembali pembicaraan untuk berpartisipasi dalam program pertukaran pelajar Erasmus+.
Baca Juga: Bawa Pesan Presiden Prabowo, Cak Imin Jabat Tangan dengan Paus Leo XIV di Vatikan
Kesepakatan ini mendapat kecaman dari tokoh Brexit Nigel Farage dan Partai Konservatif, yang menyebutnya sebagai bentuk “pengkhianatan” terhadap semangat Brexit. Mereka menilai kembalinya pengawasan standar oleh Uni Eropa sebagai langkah mundur.
Namun, banyak analis menilai pendekatan pragmatis Starmer justru membuka jalan bagi stabilitas dan pertumbuhan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan petani yang terdampak oleh pengaturan pasca-Brexit.
Baca Juga: Sebanyak 103 Formasi CPNS Pemprov Sulteng Masih Kosong, Didominasi Tenaga Teknis
Meski survei menunjukkan mayoritas warga Inggris kini menyesali Brexit, keinginan untuk bergabung kembali dengan Uni Eropa tetap rendah. Oleh karena itu, Starmer memilih pendekatan selektif: memperbaiki akses pasar tanpa kembali menjadi anggota penuh, langkah yang sebelumnya kerap ditolak oleh Uni Eropa karena dianggap “cherry picking”.
Dengan perbaikan hubungan yang didorong oleh kerja sama terkait Ukraina dan ancaman geopolitik global, kepercayaan antara Inggris dan Uni Eropa mulai pulih. Kesepakatan baru ini menjadi simbol rekonsiliasi yang diharapkan mampu membuka babak baru hubungan yang lebih konstruktif.
Baca Juga: Polisi Amankan Guru Ngaji Terduga Pelaku Asusila Terhadap Anak di Palu Selatan
