KAHMI Sulsel Uji Gagasan Masa Depan Daerah, Federalisme hingga Otonomi Khusus Jadi Perdebatan

Inti berita:

• Forum KAHMI Sulsel membuka kembali perdebatan tentang desain hubungan pusat-daerah.

• Gagasan otonomi khusus pun mencuat hingga federalisme

• Isu tersebut berdampingan dengan pandangan yang tetap mempertahankan NKRI.

METROSELEBES.com, MAKASSAR — Malam semakin larut ketika perdebatan tentang masa depan Sulawesi Selatan justru memasuki pertanyaan paling mendasar: apakah hubungan pemerintah pusat dan daerah selama ini sudah berjalan dalam desain yang ideal. Pertanyaan itu mengemuka dalam forum diskusi Lembaga Penerbitan dan Media Digital (LPMD) MW KAHMI Sulsel di belakang Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani, Makassar, hingga Sabtu (5/9/2026) dini hari.

Forum bertajuk “Partai Politik dan Masa Depan Otonomi Daerah” tersebut mempertemukan ratusan aktivis, kader HMI, serta tokoh KAHMI. Pembahasan yang awalnya diarahkan untuk mengevaluasi perjalanan desentralisasi pasca-Reformasi kemudian melebar ke gagasan penguatan kewenangan provinsi, otonomi khusus Sulsel, bahkan federalisme. Presidium KAHMI Sulsel Ni’matullah Erbe menjadi salah satu pemantik yang mempertanyakan kembali posisi daerah dalam relasinya dengan pusat.

Baca juga: KAHMI Sulsel Bakal Bongkar Peran Partai Politik di Tengah Masa Depan Otonomi Daerah 

“Berhenti berpikir Indonesia. Susah 80 tahun kita jadi alas kaki pemerintah pusat. Saatnya kita berpikir bangsa kita sendiri. Bangsa Bugis, Bangsa Makassar, Bangsa Toraja, Mandar, dan Luwu,” ujar Ni’matullah. Ia menilai Reformasi belum sepenuhnya menghasilkan pembagian kekuasaan yang ideal.

Gagasan tersebut sekaligus membuka perdebatan apakah persoalan ketimpangan pusat-daerah cukup diselesaikan melalui perbaikan otonomi, atau membutuhkan perubahan desain ketatanegaraan yang lebih mendasar.

Baca juga: KPK Terima 2.526 Aduan Korupsi, Setyo Budiyanto: Pengaduan Masyarakat Fondasi Pemberantasan Korupsi 

Adi Suryadi Culla: Perdebatan Bentuk Negara Bukan Hal Baru

FOTO: Tampak susasana diskusi KAHMI Sulsel di Kafe Aspirasi, Makassar, Jumat-Sabtu, 4-5/9 . (Dok.KAHMI Sulsel)

Dari perspektif sejarah politik, pengamat politik Universitas Hasanuddin Dr Adi Suryadi Culla mengingatkan bahwa perdebatan mengenai bentuk negara bukan hal baru. Ia mengaitkannya dengan perbedaan pemikiran Soekarno dan Mohammad Hatta mengenai negara kesatuan dan federalisme.

Namun, Adi menegaskan gagasan federalisme tidak semestinya sekadar menjadi keputusan dari atas. “Kalau Indonesia mau jadi negara federasi, harus bubar dulu,” katanya, sebuah pernyataan yang kemudian memancing respons peserta tanpa menghasilkan kesepakatan tunggal.