KAHMI Sulsel Bakal Bongkar Peran Partai Politik di Tengah Masa Depan Otonomi Daerah

Inti berita:

• KAHMI Sulsel melalui LPMD bakal menggelar diskusi publik untuk membedah peran partai politik dalam memperkuat demokrasi lokal dan menentukan arah masa depan otonomi daerah.

METROSELEBES.com, MAKASSAR — Ketika keputusan politik nasional semakin terasa hingga ke daerah, pertanyaan tentang masa depan otonomi daerah kembali menemukan ruang untuk dibicarakan. Di tengah tarik-menarik kepentingan tersebut, Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulawesi Selatan menyiapkan forum untuk menguji sejauh mana partai politik masih mampu menjadi penguat demokrasi lokal.

Baca juga: Mahfud MD Bongkar Peta Politik Jokowi-Prabowo, RUU Perampasan Aset Jadi Titik Panas 

Melalui Lembaga Penerbitan dan Media Digital (LPMD) KAHMI Sulsel, diskusi publik bertajuk “Partai Politik dan Masa Depan Otonomi Daerah” akan digelar Jumat, 4 September 2026, mulai pukul 19.00 WITA di Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani, Makassar. Forum ini terbuka gratis bagi warga KAHMI dan HMI serta masyarakat umum yang ingin mengikuti pembahasan mengenai politik lokal dan desentralisasi.

Baca juga: Duduk Perkara Maba UIN Alauddin Tolak Militer Masuk Kampus saat PBAK, Berujung Isu Ancaman DO 

Empat narasumber dari latar berbeda dijadwalkan hadir, yakni Presidium MW KAHMI Sulsel Ni’matullah RB, Ketua KPU Sulsel Hasbullah, Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur AS Kambie, dan akademisi FISIP Universitas Hasanuddin Dr. Adi Suryadi Culla, MA. Komposisi tersebut diharapkan mempertemukan sudut pandang organisasi, penyelenggara pemilu, media, dan akademisi dalam membaca hubungan partai politik dengan demokrasi di daerah.

Direktur LPMD KAHMI Sulsel, Asri Tadda, mengatakan forum tersebut lahir dari kegelisahan terhadap arah demokrasi lokal dan desentralisasi yang dinilai perlu terus dikaji. Menurutnya, otonomi daerah bukan semata soal pembagian kewenangan pusat dan daerah, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat daerah menentukan kebijakan serta arah pembangunan yang menyentuh kepentingan mereka.

Baca juga: Mati Lampu Bergilir di Makassar Hari Ini, dari Pusat Kota hingga BTP: Berlangsung sampai Tengah Malam 

“Apakah partai selama ini benar-benar menjadi instrumen yang memperkuat demokrasi dan kepentingan daerah, atau justru semakin terseret ke dalam pola politik yang terlalu tersentralisasi,” kata Asri dalam keterangan tertulis di Makassar, Rabu (2/9/2026). Pertanyaan itu menjadi salah satu isu utama yang akan dibedah, terutama ketika keputusan politik di tingkat nasional memiliki pengaruh besar terhadap dinamika pemerintahan dan politik daerah.

Di sisi lain, Asri menilai persoalan desentralisasi tidak cukup dilihat dari kuat atau lemahnya kewenangan daerah. Kualitas kepemimpinan, kapasitas institusi, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik juga menjadi penentu agar kewenangan tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, diskusi diharapkan tidak berhenti pada kritik terhadap partai politik, tetapi melahirkan gagasan mengenai hubungan yang lebih sehat antara partai, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan pemerintah pusat.

Baca juga: Menepis Rumor Liar Netizen, Ini Fakta Perjalanan Cinta Aisyah Thisia dan Agustiar Sabran 

Forum tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya LPMD KAHMI Sulsel menghidupkan kembali tradisi intelektual di lingkungan alumni HMI. Gagasan diskusi terinspirasi dari tulisan kader KAHMI dalam buku Mozaik Insan Cita yang diterbitkan LPMD KAHMI Sulsel tahun lalu. Mahasiswa, akademisi, aktivis, politisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat umum dipersilakan hadir untuk memperkaya percakapan tentang masa depan politik lokal dan otonomi daerah. (*)