Inti berita:
• Lembaga Investigasi Kebijakan Publik, Hukum, dan HAM RI menemukan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material kayu pada salah satu rumah penerima bantuan renovasi di Desa Tamatto, Bulukumba, serta meminta pemerintah melakukan pengecekan dan evaluasi menyeluruh.
METROSELEBES.com, BULUKUMBA - Langkah perbaikan rumah yang semestinya menghadirkan rasa tenang bagi warga Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, justru diwarnai munculnya sorotan terkait dugaan kualitas material bangunan yang digunakan dalam program bantuan renovasi rumah.
Dewan Pimpinan Lembaga Investigasi Kebijakan Publik, Hukum, dan HAM RI mengaku menemukan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material kayu pada salah satu rumah penerima bantuan. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, dari total 18 unit rumah yang menjadi sasaran program, baru satu unit yang disebut menggunakan papan dan balok kayu yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya.
Ketua lembaga tersebut menyatakan, berdasarkan pengamatan awal, material kayu yang digunakan diduga bukan termasuk kayu kelas I maupun kelas II sebagaimana yang diharapkan, melainkan diduga berada pada kategori kayu kelas VI. Temuan itu, menurutnya, masih bersifat awal dan perlu diverifikasi oleh pihak berwenang.
"Kami meminta pendamping desa, Bapak Dedi, turun langsung melakukan pengecekan terhadap seluruh material yang telah disalurkan kepada para penerima manfaat agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari," ujar perwakilan Dewan Pimpinan Lembaga Investigasi Kebijakan Publik, Hukum, dan HAM RI.
Selain meminta pemeriksaan di tingkat desa, lembaga tersebut juga berencana menyampaikan surat resmi kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Surat itu berisi permintaan agar dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan renovasi rumah di Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.
Baca juga: KASAI Soroti Tantangan Regenerasi Petani, Dorong Restorasi Berbasis Ekosistem Agribisnis
Program renovasi rumah yang menjadi sorotan tersebut diketahui merupakan bantuan yang disebut berasal dari aspirasi Anggota DPR RI Iwan Darmawan Aras dari Fraksi Gerindra. Hingga informasi ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana program, pendamping desa, maupun Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan terkait dugaan tersebut.
METROSELEBES.com masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh konfirmasi dan tanggapan. Apabila terdapat penjelasan resmi, klarifikasi, maupun hasil pemeriksaan dari instansi berwenang, berita ini akan diperbarui sesuai perkembangan informasi.(*)
(Asb/Ris)