PALU, METROSELEBES.COM – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyelesaikan berbagai konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Hal ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi penanganan konflik agraria yang digelar di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (14/5/2025).
Baca Juga: Langkah Cerdas Kemenkop: Strategi Koprasi Desa Merah Putih Siap Kunci Celah Penyimpangan!
Dalam rapat tersebut, Gubernur Anwar Hafid mengapresiasi kinerja Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Konflik Agraria yang baru dua bulan dibentuk namun telah berhasil mengidentifikasi sedikitnya 17 kasus agraria yang tersebar di berbagai daerah.
“Ini menunjukkan bahwa persoalan agraria adalah masalah nyata yang perlu penanganan serius dan pendekatan yang tepat,” ujar Anwar Hafid di hadapan jajaran pemerintah provinsi dan anggota Satgas.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Novalina, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Abdul Haris Karim, Ketua Satgas Eva Bande, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Baca Juga: Prabowo Ubah Lahan Penjara Jadi Rumah Rakyat, Pemanfaatan lahan penjara
Gubernur menekankan bahwa konflik agraria bukan hanya masalah lokal, tetapi juga menjadi persoalan nasional.
Karena itu, ia meminta Satgas untuk menyusun inventarisasi seluruh kasus yang ada secara sistematis dan menyajikannya dalam bentuk resume yang disertai analisis teknis.
“Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam melakukan proses mediasi yang berkeadilan bagi semua pihak,” jelasnya.
Baca Juga: Imelda Muhidin Soroti Pentingnya Analisa Biaya-Manfaat Dalam Penanggulangan Bencana
Anwar Hafid menambahkan, penyelesaian konflik agraria harus diarahkan pada solusi yang adil dan berpihak kepada masyarakat, sebagai bagian dari tata kelola agraria yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Langkah ini, kata Gubernur, merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sulteng untuk mencegah munculnya konflik serupa di masa mendatang. ***