Evaluasi Enam Bulan Pemerintahan, Presiden Prabowo Tegaskan Fondasi Kebangkitan Bangsa

JAKARTA, METROSELEBES.COM — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 5 Mei 2025. Sidang ini dihadiri oleh seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, termasuk Menko dan Wamenko Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) Imigrasi dan Paspaspor (Imipas).

Sidang tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja enam bulan pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo sejak dilantik.

Baca Juga: Evaluasi PSU Pasca Putusan MK, Komisi II DPR RI Desak Mitigasi Sengeketa Pemilu Kepala Daerah

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah telah mencatat berbagai capaian signifikan dan fundamental yang menjadi fondasi kebangkitan bangsa.

"Enam bulan pertama ini, kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru yang langsung menyentuh hajat hidup rakyat, disertai lebih dari 100 hingga hampir 200 produk hukum yang mendukung program-program strategis pemerintah," ujar Presiden dalam pidatonya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih atas kerja sama, loyalitas, dan dedikasi yang telah ditunjukkan selama enam bulan terakhir.

Baca Juga: Perkuat Sinergi Strategis, Jaksa Agung Terima Kunjungan Pimpinan KG Media

Presiden menegaskan bahwa meski intensitas pertemuan kabinet tidak terlalu sering, namun keputusan-keputusan yang dihasilkan tetap berjalan efektif dan telah dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Dalam konteks hukum dan hak asasi manusia, Kementerian Hukum dan HAM telah memainkan peran strategis, termasuk mendorong reformasi regulasi, pemangkasan birokrasi perizinan keimigrasian, dan penyederhanaan akses layanan publik berbasis digital sebagai bagian dari transformasi sistem hukum nasional yang lebih adaptif dan responsif.

Baca Juga: Dorong Inovasi Daerah, KSP Jadikan Kalteng Provinsi Percontohan Program Strategis Nasional

Dengan semangat evaluatif ini, pemerintah berharap seluruh kementerian/lembaga terus memperkuat kolaborasi dan akselerasi program kerja, guna menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat secara konkret.***