JAKARTA, METROSELEBES.COM - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi bersama Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memimpin Rapat Koordinasi Digitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang digelar di Jakarta, Senin (26/08).
Rapat ini turut menghadirkan jajaran Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, termasuk Sekretaris Jenderal Kominfo, Ismail.
Dalam pembahasan, fokus utama rapat adalah penguatan manajemen perkoperasian desa berbasis digital, mulai dari pengembangan microsite koperasi, integrasi aplikasi lintas kementerian/lembaga, hingga peningkatan konektivitas digital di berbagai titik akses di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah Gelontorkan 45 Ribu Ton Beras SPHP, Jaga Harga Tetap Stabil Hingga 2025
Melalui langkah ini, koperasi diharapkan mampu bertransformasi menjadi jaringan distribusi rakyat yang lebih modern, efisien, dan merata.
Budi Arie menegaskan bahwa digitalisasi koperasi desa bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan strategi besar untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat akar rumput.
"Koperasi diharapkan hadir sebagai gerakan hybrid yang inklusif, menjangkau hingga pelosok desa, sekaligus menghadirkan dampak ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Koperasi Jadi Pilar Ekonomi Baru, Potensi Besar di Sektor Pertanian hingga Digital
Sebagai tambahan, data Kemenkop UKM tahun 2024 mencatat jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai lebih dari 127 ribu unit dengan anggota sekitar 27 juta orang.
Digitalisasi koperasi diyakini mampu mempercepat akselerasi layanan, memperluas akses pembiayaan, hingga mendorong koperasi menjadi pilar ekonomi rakyat dalam menghadapi era transformasi digital.
Dengan adanya langkah strategis ini, pemerintah menargetkan koperasi desa tidak hanya menjadi wadah ekonomi lokal, tetapi juga pemain penting dalam ekosistem digital nasional menuju Indonesia Emas 2045.***
Artikel Terkait
Prabowo Resmikan Badan Industri Mineral, Bahlil Jelaskan Perbedaan Tugasnya Dengan Kementerian ESDM
Aksi Tagar Bubarkan DPR Gaungkan Perlawanan Rakyat, Mahasiswa Desak Restrukturisasi Legislatif Dan Hapus Tunjangan Pejabat
Dana Pensiun ASN di Taspen Terancam, Pemerintah Ingatkan Risiko Likuiditas dan Lonjakan Klaim
Ada TNI Saat Pengamanan Demo di DPR, Polri Tegaskan Sudah Sesuai SOP
Tahun 2026, Masyarakat Beli Beli Gas LPG 3 Kg Wajib Pakai NIK
Wamendagri Akui Pajak Bangunan Masih Jadi Tulang Punggung Pemasukan Daerah
Masalah Sampah Jadi PR Tahunan, Zulhas Ungkap Teguran Prabowo Soal Percepatan Penyelesaian
Tunjangan Rumah DPR Hanya Berlaku Sementara, Publik Ramai Pertanyakan Keadilan
Koperasi Jadi Pilar Ekonomi Baru, Potensi Besar di Sektor Pertanian hingga Digital
Pemerintah Gelontorkan 45 Ribu Ton Beras SPHP, Jaga Harga Tetap Stabil Hingga 2025