YOGYAKARTA, METROSELEBES.COM – Saat rakyat semakin terbebani pajak, ekonom senior Prof. Dr. Sri Edi Swasono bersama Ketua Lembaga Pengkajian Ekonomi Keuangan Negara (LPEKN), H.M. Sasmito Hadinegoro, mendesak pemerintah menghentikan praktik yang merugikan keuangan negara, khususnya terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan subsidi rekap kepada Bank Central Asia (BCA).
Baca Juga: Kuasa Hukum Ridwan Kamil Hormati Rencana Lisa Mariana Lakukan Tes DNA Ulang
Dalam diskusi publik bertajuk “Pencegahan Budaya Korupsi Keuangan Negara yang Merajalela Setelah NKRI 80 Tahun Merdeka” di Kampus Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), Yogyakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.
Sasmito menegaskan bahwa subsidi bunga rekap kepada bank besar seperti BCA harus segera dihentikan.
“Stop pemberian subsidi bunga rekap dari APBN. Itu semua berasal dari pajak rakyat yang sudah ngos-ngosan. Pemerintah harus punya political will untuk tidak lagi menghidupi bankir bandit,” tegas Sasmito.
Baca Juga: Setya Novanto Bebas Bersyarat, Wajib Lapor Hingga 2029
Ia juga menyoroti penjualan saham BCA pada era Presiden Megawati yang disebut penuh rekayasa. Menurutnya, 51 persen saham BCA hanya ditebus Rp5 triliun, padahal nilai asetnya kala itu diperkirakan lebih dari Rp200 triliun.
“Nilai BCA itu lebih dari Rp200 triliun, tapi dijual hanya Rp5 triliun. Itu sama saja gratis,” ungkapnya.
Sasmito mendesak Presiden Prabowo untuk berani mengambil alih kembali saham BCA tanpa kompensasi jika terbukti ada praktik korupsi dalam proses akuisisinya.
Ia bahkan menuding adanya keterlibatan perusahaan cangkang (Farallon) serta praktik akuntansi yang merugikan negara dengan potensi kerugian mencapai Rp200 triliun hingga Rp1.030 triliun jika dikaitkan dengan keseluruhan program BLBI.
Baca Juga: Satgas Madago Raya Gelar Lomba Kemerdekaan Bersama Komunitas Offroader Dan Vespa
Dalam forum tersebut, ia juga menyinggung peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai belum serius mengusut tuntas kasus BLBI dan BCA Gate.
Ia menyatakan siap bergabung dalam satgas pemberantasan mafia keuangan negara jika pemerintah membentuknya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BCA belum memberikan tanggapan atas pernyataan yang dilontarkan dalam diskusi publik tersebut.
Artikel Terkait
Koperasi Merah Putih Jadi Tulang Punggung Ekonomi Rakyat, Masuk Prioritas RAPBN 2026
RAPBN 2026 Prioritaskan Investasi dan Perdagangan Global, Pemerintah Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Pertahanan Semesta Jadi Agenda Strategis RAPBN 2026, Pemerintah Siapkan Anggaran Besar
Pelayanan Kesehatan Berkualitas Jadi Prioritas RAPBN 2026, Pemerintah Anggarkan Rp244 Triliun
Pendidikan Bermutu Jadi Prioritas Utama RAPBN 2026, Pemerintah Gelontorkan Rp757,8 Triliun
Stok Beras Bulog Menggunung, Kemendagri Peringatkan Risiko Negara Merugi Akibat Distribusi Lambat
Sri Mulyani Siapkan Rp3,4 Triliun untuk Insentif PPN DTP Perumahan 2026
Kemendagri Soroti Anomali Harga Beras Naik di Tengah Gencarnya Penyaluran SPHP Bulog
Beberapa Daerah Bergejolak Karena PBB Naik, Mendagri Tegaskan Tak Bisa Batalkan Langsung
Transaksi QRIS Antarnegara Tembus Rp1,66 Triliun, Sektor Wisata Jadi Pendorong Utama