Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Puan mengajak masyarakat untuk aktif mengikuti jalannya kinerja lembaga legislatif selama masa sidang.
“DPR RI dan Pemerintah memiliki tugas konstitusional untuk memastikan pembangunan nasional dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat,” tegas Puan.
Langkah cepat Pemerintah dalam menangani masalah tambang Raja Ampat dan sengketa wilayah di Aceh ini dinilai sebagai contoh sinergi positif antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kedaulatan wilayah serta keberlanjutan lingkungan Indonesia.***
Artikel Terkait
Dorong Sertifikasi Pengurus Koperasi, MenKop Gandeng Kemenaker Perluas Peluang Kerja
Strategi 3 Fase Kopdes Merah Putih Dorong Transformasi Ekonomi Desa
Co-op Inggris Hentikan Impor dari Israel dan 16 Negara Lain karena Isu HAM
Inpres 2025 Jadi Senjata Baru Pemberdayaan Rakyat, Menko PM Tekankan Langkah Nyata
405 Ribu KPM Akhirnya Terima Bansos Setelah Gagal Salur, Pemerintah Genjot Perbaikan Data
Prabowo Pacu Pertumbuhan Desa Lewat Koperasi Merah Putih, Perkuat Ekonomi dan Tekan Biaya Hidup
Kades Belajar ke Negeri Tirai Bambu, Pemerintah Dorong Lompatan Kemajuan Desa
BSU 2025 Cair, Buruh Bergaji Rp3,5 Juta ke Bawah Jadi Prioritas
Koperasi Merah Putih” Jadi Senjata Baru Pemerintah Bangkitkan Ekonomi Desa
Tahun Ajaran Baru 2025, Sekolah Rakyat Siap Dimulai 14 Juli