BSU 2025 Cair, Buruh Bergaji Rp3,5 Juta ke Bawah Jadi Prioritas

JAKARTA, METROSELEBES.COM - Pemerintah resmi mulai mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025, dengan sasaran utama pekerja atau buruh bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.

Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Dr. Yassierli, yang menegaskan bahwa pencairan BSU akan diprioritaskan bagi buruh yang paling terdampak kondisi ekonomi.

Program BSU 2025 dirancang untuk membantu meningkatkan daya beli pekerja sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Adapun syarat utama penerima BSU 2025 meliputi:

Baca Juga: Kades Belajar ke Negeri Tirai Bambu, Pemerintah Dorong Lompatan Kemajuan Desa

✅ Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK
✅ Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dengan status kepesertaan hingga April 2025
✅ Gaji/upah maksimal Rp3.500.000 atau setara dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP) jika daerah tersebut tidak menetapkan UMK
✅ Bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan

Adapun kelompok yang tidak berhak menerima BSU 2025 adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, serta anggota Polri.

Baca Juga: Prabowo Pacu Pertumbuhan Desa Lewat Koperasi Merah Putih, Perkuat Ekonomi dan Tekan Biaya Hidup

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya, pada BSU 2022 dan 2023, total penerima mencapai lebih dari 14 juta pekerja di seluruh Indonesia.

Jika tren tersebut berlanjut, diperkirakan BSU 2025 akan menyasar lebih dari 15 juta pekerja dengan total anggaran mencapai puluhan triliun rupiah.

Pencairan BSU ini menjadi bentuk konkret keberpihakan negara kepada buruh formal dengan gaji rendah yang selama ini menjadi tulang punggung sektor industri dan jasa.

Pemerintah juga berharap BSU dapat menjaga konsumsi rumah tangga dan menahan laju inflasi.

Baca Juga: 405 Ribu KPM Akhirnya Terima Bansos Setelah Gagal Salur, Pemerintah Genjot Perbaikan Data

Dengan BSU 2025 Cair, para buruh diharapkan segera memeriksa status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mereka dan memastikan tidak sedang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya untuk menghindari diskualifikasi.