DPR Apresiasi Aksi Cepat Presiden Prabowo Atasi Konflik Wilayah dan Tambang Raja Ampat

JAKARTA, METROSELEBES.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas langkah cepat dan tegas Pemerintah dalam menyelesaikan sejumlah persoalan strategis yang menyita perhatian publik, termasuk pencabutan izin tambang bermasalah di Raja Ampat dan penyelesaian sengketa empat pulau di wilayah Aceh dan Sumatera Utara.

Apresiasi itu disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menilai tindakan cepat yang diambil Presiden Prabowo menunjukkan kehadiran negara yang nyata dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Baca Juga: Tahun Ajaran Baru 2025, Sekolah Rakyat Siap Dimulai 14 Juli

“Kehadiran negara yang ditunjukkan melalui tindakan cepat, tepat, akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat selalu menjadi harapan kita semua,” ujar Puan.

Masalah tambang yang menjadi sorotan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah memicu keresahan masyarakat adat dan pegiat lingkungan selama bertahun-tahun.

Pencabutan izin ini dinilai sebagai langkah besar dalam menjaga kelestarian alam dan hak masyarakat setempat.

Baca Juga: Koperasi Merah Putih” Jadi Senjata Baru Pemerintah Bangkitkan Ekonomi Desa

Data dari WALHI Papua mencatat bahwa wilayah Raja Ampat sebelumnya telah terancam oleh aktivitas tambang yang dapat merusak ekosistem laut dan darat yang sangat kaya dan unik.

Selain itu, Pemerintah berhasil menyelesaikan sengketa administrasi terhadap empat pulau—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—yang selama ini menjadi polemik batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara.

Penetapan keempat pulau tersebut sebagai bagian dari Aceh berdasarkan data administrasi resmi memperkuat kejelasan batas wilayah dan menghindari konflik sosial di kemudian hari.

Baca Juga: BSU 2025 Cair, Buruh Bergaji Rp3,5 Juta ke Bawah Jadi Prioritas

Ketua DPR RI juga mengingatkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya fokus pada proyek fisik seperti jalan, jembatan, dan bendungan, tetapi juga menyangkut kualitas layanan publik, pengembangan SDM, pengelolaan lingkungan, serta perlindungan wilayah-wilayah strategis di seluruh Indonesia.