Inpres 2025 Jadi Senjata Baru Pemberdayaan Rakyat, Menko PM Tekankan Langkah Nyata

photo author
Abdul Rifai, Metro Selebes
- Rabu, 25 Juni 2025 | 04:46 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PM), Muhaimin Iskandar, memimpin prosesi pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan bagi Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Koordinator PM (Kemenko PM). (Instagram kemenkopmri)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PM), Muhaimin Iskandar, memimpin prosesi pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan bagi Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Koordinator PM (Kemenko PM). (Instagram kemenkopmri)

 

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PM), Muhaimin Iskandar, memimpin prosesi pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan bagi Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Koordinator PM (Kemenko PM).

Dalam arahannya, Menko PM menegaskan bahwa Inpres 2025 atau Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 harus diwujudkan menjadi alat pemberdayaan masyarakat yang nyata, bukan sekadar program di atas kertas.

"Inpres ini harus menjadi strategi yang langsung menyentuh kehidupan rakyat," ujar Menko PM.

Baca Juga: Co-op Inggris Hentikan Impor dari Israel dan 16 Negara Lain karena Isu HAM

Cak Imin menambahkan bahwa pendekatan yang dilakukan harus lebih dari sekadar administrasi, tetapi benar-benar membawa perubahan bagi kesejahteraan masyarakat.

Arahan tersebut menjadi pijakan utama bagi seluruh jajaran di Kemenko PM, di mana setiap langkah dan kebijakan yang diambil harus berlandaskan pada semangat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan.

Dengan demikian, Inpres 2025 diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam upaya mewujudkan Indonesia yang lebih berkeadilan sosial.

Baca Juga: Strategi 3 Fase Kopdes Merah Putih Dorong Transformasi Ekonomi Desa

Sebagai informasi tambahan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2024 tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,0%, dan pemerintah menargetkan penurunan hingga 7,5% pada akhir 2025.

Dalam rangka mencapai target tersebut, berbagai program strategis lintas kementerian akan dipadukan melalui skema Inpres 2025.

Selain itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Dwi Rakhmawati, menilai bahwa implementasi Inpres 2025 harus mengutamakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga: Dorong Sertifikasi Pengurus Koperasi, MenKop Gandeng Kemenaker Perluas Peluang Kerja

“Tanpa kolaborasi lintas sektor dan pengawasan yang ketat, arahan Menko PM ini tidak akan optimal menyentuh akar permasalahan,” katanya.

Dengan komitmen yang kuat dari Kemenko PM, diharapkan berbagai tantangan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dapat diatasi secara lebih terukur dan berkelanjutan.***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Abdul Rifai

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Prabowo Tegaskan Komitmen Rakyat dan Keamanan Nasional

Selasa, 2 September 2025 | 19:20 WIB
X