Menteri PKP Gencar Berantas Korupsi di Sektor Perumahan, Saluran Aduan BENAR PKP Diluncurkan

JAKARTA, METROSELEBES.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmennya dalam mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi praktik korupsi, khususnya di sektor perumahan.

Melalui langkah tegas dan cepat, Kementerian PKP Berantas Korupsi di Sektor Perumahan, dan membongkar berbagai penyimpangan dalam program pembangunan perumahan yang merugikan rakyat serta melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemberantasan korupsi dimulai dari lingkungan internal Kementerian PKP dan ekosistem sektor perumahan.

Baca Juga: Kasino Disulap Jadi Sumber PAD? Ini Alarm Bahaya Bagi Moral Bangsa

Empat dugaan kasus korupsi telah dilaporkan ke aparat penegak hukum, antara lain terkait proyek pembangunan rumah TNI/Polri, rumah subsidi, dan bantuan BSPS yang ditengarai merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Dalam keterangannya, Maruarar menyebut beberapa kasus sedang diproses, seperti:

• Pembangunan rumah TNI/Polri di Maluku (kerugian Rp2,8 M)
• Korupsi 2100 unit rumah eks-Pejabat di Semarang (kerugian Rp414 M)
• Penyalahgunaan bantuan BSPS di Sumenep (kerugian Rp109 M)

Sebagai bagian dari transparansi dan partisipasi publik, Kementerian PKP meluncurkan layanan pengaduan bernama BENAR-PKP (Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan).

Baca Juga: Ketakutan Terpendam Megawati Soekarnoputri: RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Pedang Bermata Dua

Layanan ini dapat diakses masyarakat secara gratis di Saluran Aduan BENAR PKP melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911.

Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan dugaan penyelewengan agar tindakan cepat dan tegas dapat diambil demi terciptanya sektor perumahan yang bersih dan berpihak pada rakyat.***