Kementerian PUPR Dapat Tambahan Anggaran Rp73,76 Triliun untuk Percepat Proyek Strategis Nasional 2025

JAKARTA, METROSELEBES.COM — Komisi V DPR RI menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2025 sebesar Rp73,76 triliun, naik signifikan dari alokasi sebelumnya Rp50,48 triliun.

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PUPR Dody Hanggodo, Wakil Menteri Diana Kusumastuti, serta jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian PUPR pada Rabu (7/5/2025) di Gedung DPR RI.

Tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada pelaksanaan berbagai program strategis nasional, termasuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Madrasah, preservasi jalan semester II dan rehabilitasi, serta penanganan jembatan Nilai Kritis 4.

Baca Juga: Jejak Kota Kelahiran Presiden RI: Dari Jakarta hingga Parepare, Pemimpin Bangsa Lahir dari Berbagai Penjuru Negeri

Selain itu, dana ini juga digunakan untuk mendukung infrastruktur Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, pelaksanaan proyek multiyears, dan percepatan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berikut rincian pagu efektif Kementerian PUPR pasca rekonstruksi anggaran:

• Sekretariat Jenderal: Rp498,2 miliar
• Inspektorat Jenderal: Rp81,2 miliar
• Ditjen Sumber Daya Air: Rp27,09 triliun
• Ditjen Bina Marga: Rp28,78 triliun
• Ditjen Cipta Karya: Rp11,18 triliun
• Ditjen Prasarana Strategis: Rp5,01 triliun
• Ditjen Bina Konstruksi: Rp460,9 miliar
• Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU: Rp87,8 miliar
• Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah: Rp296,3 miliar
• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Rp278,2 miliar

Baca Juga: BPK RI Apresiasi Pengelolaan Anggaran Kemensos: Akuntabel, Transparan, dan Inovatif

Dengan dukungan anggaran yang meningkat, Kementerian PUPR optimistis dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, serta mendukung target pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan layanan dasar bagi masyarakat.***