NEW DELHI,METROSELEBES.COM-Setelah tertunda selama enam tahun, Pemerintah India akhirnya akan melaksanakan sensus penduduk nasional mulai 1 Maret 2027. Sensus yang seharusnya dilakukan pada tahun 2021 ini mengalami berbagai hambatan, termasuk dampak dari pandemi COVID-19 serta kendala teknis dan logistik lainnya. Seperti dikutip dari Reuters pada Rabu, (04/06/2025).
Baca Juga: Ancaman Rudal dan Penutupan Wilayah Udara Semakin Membebani Maskapai Dunia
Kementerian Dalam Negeri India mengumumkan bahwa sensus akan dilakukan dalam dua tahap dan akan mencakup pendataan menyeluruh, termasuk informasi mengenai kasta masyarakat—sebuah langkah yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
India, yang kini menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia—melampaui Tiongkok pada pertengahan 2023 menurut data dari Dana Kependudukan PBB—sangat bergantung pada data sensus untuk merancang kebijakan publik, distribusi bantuan sosial, serta alokasi sumber daya nasional.
Baca Juga: Maskapai Dunia Kembali Hentikan Penerbangan ke Israel Setelah Serangan Rudal
Pendataan kasta ini akan menjadi yang pertama kali sejak 2011, ketika data serupa dikumpulkan namun tidak pernah dipublikasikan karena kekhawatiran akan keakuratannya. Sistem kasta di India, yang merupakan sistem stratifikasi sosial kuno, masih memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari dan dunia politik. Banyak partai politik di India berbasis kasta, dan berbagai institusi negara menerapkan sistem kuota untuk kelompok kasta terpinggirkan dalam hal pekerjaan maupun pendidikan tinggi.
Pendukung pencatatan data kasta menilai bahwa informasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan afirmatif dan bantuan sosial tepat sasaran. Sebaliknya, para pengkritik berpendapat bahwa fokus pada kasta justru bertentangan dengan visi India sebagai negara modern dan kekuatan global yang inklusif.
Baca Juga: Mantan Terpidana Bom Bali 2002 Buka Usaha Kopi, Janji Sisihkan Penghasilan untuk Korban
Sensus penduduk India merupakan kegiatan skala besar yang dilakukan sekali dalam sepuluh tahun, mencakup lebih dari satu miliar penduduk. Dengan dimulainya kembali proses ini pada 2027, pemerintah berharap dapat memperbarui data demografis nasional secara komprehensif demi mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik.
Baca Juga: Tangkal Terorisme, Nigeria Usulkan Pagar Total di Perbatasan Empat Negara