politik

DPR Sepakat Pangkas Tunjangan Berlebih Demi Pulihkan Kepercayaan Publik

Senin, 1 September 2025 | 17:40 WIB
Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya sepakat melakukan evaluasi tunjangan anggota dewan setelah merespons aspirasi publik yang menilai fasilitas tersebut terlalu berlebihan. (FOTO : IST)

 

JAKARTA, METROSELEBES.COM - Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya sepakat melakukan evaluasi tunjangan anggota dewan setelah merespons aspirasi publik yang menilai fasilitas tersebut terlalu berlebihan.

Keputusan ini disebut sebagai langkah penting untuk memulihkan kepercayaan rakyat yang sempat tercoreng akibat polemik tunjangan.

Dari Fraksi PDIP, anggota MH Said Abdullah menegaskan pihaknya meminta penghentian tunjangan perumahan anggota DPR serta fasilitas lain yang dianggap melampaui kewajaran.

Baca Juga: Demokrat Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Serukan Transparansi dan Utamakan Suara Rakyat

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra Budisatrio Djiwandono menyatakan kesiapannya meninjau ulang bahkan menghentikan tunjangan yang dinilai mencederai kepercayaan publik.

Dukungan serupa datang dari Fraksi PKB melalui Sekretaris Fraksi Jazilul Fawaid, yang menekankan evaluasi tunjangan harus dibarengi peningkatan kinerja DPR demi kepentingan rakyat.

Anggota Fraksi PKS Muhammad Kholid pun menegaskan pihaknya mendorong penghapusan tunjangan rumah dinas karena bertentangan dengan visi APBN yang efektif, efisien, dan berpihak pada rakyat.

Baca Juga: Gaza Berdarah: 63.000 Jiwa Tewas, Fakta Baru Keluarga Abu Ubaida Ternyata Hoaks

Tidak hanya itu, Ketua Fraksi Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan fraksinya siap menyesuaikan fasilitas DPR agar sesuai dengan kepatutan.

Sekretaris Fraksi NasDem Ahmad Sahroni bahkan menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tunjangan anggota dewan.

Langkah evaluasi tunjangan ini menunjukkan bahwa suara publik benar-benar menjadi dasar perbaikan.

Baca Juga: Tragis! Mobil Muat Kelapa Alami Kecelakaan di Karumba, Satu Orang Tewas Terjepit

Menurut catatan, belanja DPR setiap tahunnya menelan anggaran lebih dari Rp5 triliun, termasuk gaji pokok, tunjangan, hingga fasilitas kendaraan dan rumah dinas.

Dengan adanya komitmen dari seluruh fraksi, publik berharap anggaran negara bisa dialihkan pada sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Halaman:

Tags

Terkini

Iran Pasti akan Balas Dendam

Kamis, 2 Juli 2026 | 10:40 WIB