Prabowo Selamatkan Rp300 Triliun Dana APBN 2025 Dari Risiko Korupsi Dan Dialihkan Untuk Rakyat

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Presiden RI, Prabowo Subianto, mengungkapkan keberhasilan pemerintah menyelamatkan Rp300 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dinilai rawan diselewengkan.

Dana tersebut dialihkan untuk program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Baca Juga: Prabowo Tegas Bantah Anggapan Pemikiran Bung Karno Dan Bung Hatta Sudah Tak Relevan

“Kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan,” tegas Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Prabowo menjelaskan, penghematan tersebut berasal dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri, serta pengurangan belanja alat tulis kantor yang dinilai berlebihan. Menurutnya, pos-pos anggaran seperti itu berpotensi menjadi celah praktik korupsi.

“Anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar,” jelasnya.

Baca Juga: Evaluasi 10 Bulan Pemerintahan Prabowo: Soliditas Kabinet Merah Putih Tuai Apresiasi

Ia menegaskan, langkah efisiensi ini merupakan amanat langsung dari konstitusi. “Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita yaitu ayat 4 pasal 33,” ujarnya.

Prabowo menambahkan, Rp300 triliun tersebut digeser untuk kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. “Kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat,” lanjutnya.

Baca Juga: Studi Kelayakan Kereta Api Trans Borneo Rampung 2026, Malaysia-Brunei-Indonesia Siap Terkoneksi Jalur Rel Cepat

Presiden juga menegaskan akan memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi di seluruh lembaga eksekutif dan pemerintahan. “Saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Sidang Tahunan MPR RI 2025 ini dihadiri lebih dari 600 anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan partai politik, serta perwakilan negara sahabat. ***