Darmawansyah Muin Ketiban Durian Runtuh, Kini Pimpin Gowa Usai Pemakzulan Husniah

Inti berita:

• Pergantian kepemimpinan Gowa menyisakan pekerjaan rumah serius.

• Darmawansyah Muin kini dituntut memastikan nasib tujuh pejabat eselon II ditangani sesuai aturan sekaligus menjaga pelayanan publik tetap berjalan.

METROSELEBES.com, GOWA – Ir. H. Darmawansyah Muin, S.T., M.Si., tak pernah menyangka akan menjadi orang nomor satu di Butta bersejarah. Ibarat ketiban durian runtuh, jalan menuju pucuk kepemimpinan itu seolah terbuka tanpa harus ia perjuangkan secara langsung. Sebuah perubahan politik yang membawanya ke posisi tertinggi pemerintahan Kabupaten Gowa.

Peralihan pucuk kepemimpinan ini membuka babak baru yang bukan sekadar pergantian figur, tetapi juga menyangkut masa depan birokrasi dan pelayanan publik. Darmawansyah Muin, yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Gowa, kini berada di posisi strategis untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan setelah Sitti Husniah Talenrang diberhentikan dari jabatan bupati.

Baca juga: Pansus hingga Pemakzulan Gibran Mengemuka, 8 Fraksi DPR Beda Sikap 

Peralihan tersebut merujuk pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3256 Tahun 2026. Namun, dasar hukum dan status pemberhentian perlu dipastikan sesuai bunyi dokumen resmi, termasuk hubungan keputusan tersebut dengan proses di Mahkamah Agung. Ketepatan informasi ini penting agar pemberitaan tidak mencampuradukkan proses pemakzulan politik dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

Bagi Darmawansyah Muin, kesempatan memimpin Gowa sekaligus menjadi ujian besar. Ia bukan hanya dituntut menjaga stabilitas pemerintahan, melainkan juga menyelesaikan persoalan internal yang berpotensi memengaruhi kinerja organisasi perangkat daerah. Publik kini menunggu apakah pergantian kepemimpinan mampu menghadirkan kepastian setelah dinamika politik yang menyita perhatian.

Baca juga: Usai CELIOS, Muncul SMRC Oktober 2026, Dedi Mulyadi Ungguli Prabowo dengan Selisih 25,7 Poin 

"Kunci utama saat ini adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak melambat sedikit pun," tegas Darmawangsyah.

Salah satu persoalan paling mendesak ialah nasib tujuh pejabat eselon II Pemkab Gowa yang sebelumnya dinonaktifkan. DPRD Gowa disebut telah meminta agar posisi mereka ditinjau kembali. Persoalan ini menjadi ujian awal bagi Darmawansyah, terutama dalam menentukan apakah kebijakan sebelumnya perlu dikoreksi berdasarkan aturan kepegawaian dan pertimbangan administratif yang sah.

Meski demikian, pengembalian jabatan tidak boleh semata-mata menjadi balasan politik terhadap kebijakan pendahulu. Pemerintah daerah perlu memeriksa dasar penonaktifan, prosedur yang ditempuh, serta ketentuan yang berlaku sebelum mengambil keputusan. Penjelasan terbuka dari pemerintah dan DPRD juga diperlukan agar publik mengetahui alasan serta konsekuensi dari setiap langkah yang diambil.

Baca juga: Kader Demokrat Bulukumba Dorong Appi Dipilih Aklamasi di Musda Sulsel