Bahlil Pegang Dua Kursi Strategis, Pakar Baca Ada Sinyal Pengamanan Politik 2029

Inti berita:

• Penunjukan Bahlil Lahadalia memegang dua jabatan strategis di sektor energi dinilai bukan hanya soal koordinasi pemerintahan.

• Pakar menyoroti kemungkinan adanya kepentingan konsolidasi politik menuju Pemilu 2029, sementara pemerintah menekankan kebutuhan memperkuat koordinasi hilirisasi dan transisi energi.

METROSELEBES.com, JAKARTA - Satu nama kini berada di dua titik penting pemerintahan. Bahlil Lahadalia dipercaya Presiden Prabowo Subianto memegang posisi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penunjukan yang diumumkan pada 1 Oktober 2026 itu membuat Bahlil memiliki kendali lebih luas atas dua bidang yang berkaitan erat dengan sumber daya energi, investasi, hilirisasi, dan agenda transisi energi nasional. Pemerintah menyebut penyatuan koordinasi tersebut dimaksudkan agar program strategis berjalan lebih terpadu.

Tetapi, rangkap jabatan itu tidak hanya dibaca sebagai persoalan teknis pemerintahan. Pakar ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, melihat keputusan tersebut dapat memunculkan dugaan adanya kepentingan politik yang lebih besar, terutama menghadapi dinamika Pemilu 2029.

Posisi Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar ikut menjadi sorotan. Zuly menilai dukungan politik Golkar dibutuhkan dalam menjaga konsolidasi pemerintahan Prabowo, sehingga penempatan Bahlil pada dua jabatan strategis dinilai membuka ruang spekulasi mengenai hubungan antara kepentingan pemerintahan dan agenda politik ke depan.

Zuly juga mempertanyakan alasan pemerintah memberikan dua posisi sekaligus kepada satu figur. Menurut dia, jika pertimbangannya murni keahlian dan profesionalitas, pemerintah masih memiliki banyak figur yang dapat dipertimbangkan untuk mengisi salah satu posisi tersebut. “Kalau mau kita mengatakan orang ahli, apa memang tidak ada orang ahli yang lainnya, kok menteri kemudian dirangkap-rangkap satu orang?” kata Zuly.

Sementara itu, pemerintah memiliki penjelasan tersendiri mengenai penataan tersebut. Bahlil menyatakan hilirisasi dan transisi energi membutuhkan koordinasi yang kuat karena keduanya berkaitan dengan agenda besar pemerintah di sektor energi dan investasi. Dengan posisi Menko, koordinasi lintas kementerian diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan terarah.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito juga menyoroti reshuffle kabinet secara lebih luas. Menurutnya, publik tidak cukup hanya melihat pergantian atau penataan pejabat, tetapi perlu melihat apakah perubahan tersebut benar-benar menjawab persoalan dan kritik yang berkembang. Karena itu, rangkap jabatan Bahlil kini berada di antara dua kepentingan yang sama-sama penting: efektivitas koordinasi pemerintahan dan pertanyaan publik mengenai konsolidasi kekuasaan menjelang Pemilu 2029. (*)

(Fir/Ade)