Subsidi BBM dan Elpiji Bakal Dirombak Total, 50 Juta Warga Disiapkan Terima Bansos Digital

Inti berita:

• Pemerintah menyiapkan perombakan subsidi berbasis barang menjadi bansos digital langsung ke rekening penerima dengan target uji coba kuartal I 2027.

METROSELEBES.com, JAKARTA — Pola subsidi pemerintah bakal berubah drastis. Bantuan yang selama ini melekat pada barang seperti BBM dan elpiji mulai diarahkan langsung kepada masyarakat penerima melalui rekening bank, dengan uji coba sistem baru ditargetkan berjalan pada kuartal I 2027.

Perubahan ini menjadi bagian dari reformasi besar sistem perlindungan sosial pemerintah. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah ingin menghentikan pola subsidi barang yang dinilai masih memungkinkan anggaran negara dinikmati masyarakat di luar kelompok sasaran.

Menurut Luhut, sekitar 50 juta masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 5 diproyeksikan menjadi sasaran bantuan tersebut. “Kita tidak akan lagi menyubsidi produk, melainkan langsung menyasar orangnya melalui akun bank,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Jakarta.

Skema baru itu akan mengubah cara negara menyalurkan dukungan kepada masyarakat. Jika sebelumnya subsidi diberikan melalui harga komoditas, pemerintah kini mengarah pada model bantuan langsung yang masuk ke rekening penerima. Pemerintah berharap cara tersebut membuat penerima lebih mudah diidentifikasi sekaligus mempersempit potensi subsidi salah sasaran.

Namun, perubahan dari subsidi barang menjadi bantuan berbentuk uang juga bukan tanpa persoalan. Pemerintah harus memastikan data penerima benar-benar akurat, rekening aman, serta dana tidak digunakan untuk kebutuhan yang bertentangan dengan tujuan program. Risiko penyalahgunaan, termasuk penggunaan untuk aktivitas seperti judi online, menjadi salah satu perhatian yang ikut diperhitungkan.

Untuk mengantisipasinya, pemerintah mengkaji mekanisme pembatasan transaksi digital. Dana bantuan nantinya dapat diarahkan hanya untuk kebutuhan esensial, antara lain beras, bahan pokok, listrik dan BBM, melalui sistem kupon elektronik atau e-voucher. Pemerintah juga mempertimbangkan rekening atas nama ibu rumah tangga sebagai salah satu prioritas penyaluran.

Di sisi lain, sistem transfer langsung diharapkan memangkas rantai birokrasi yang selama ini membuka celah pungutan liar dan kebocoran anggaran. Meski demikian, keberhasilan skema tersebut tetap akan sangat ditentukan oleh kualitas integrasi data dan pengawasan pelaksanaannya. Pemerintah menargetkan pembenahan data kependudukan berbasis desil selesai hingga akhir 2026 sebelum uji coba bansos digital dimulai pada awal 2027. (*)

(Fir/Key)