Mentan Warning Pengusaha Beras Nakal, Sebanyak 212 Merek Dilaporkan ke Pihak Berwajib

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeluarkan peringatan keras terhadap praktik curang di sektor perberasan.

Mentan menegaskan, para pengusaha beras yang bermain curang dalam kualitas dan volume penjualan akan berhadapan langsung dengan Satgas Pangan yang kini disiagakan hingga ke tingkat daerah.

Baca Juga: Teknologi Tanam Modern Dongkrak Produksi Padi di Ngawi, Gibran dan Menteri Pertanian Turun Langsung ke Sawah

"Jadi kami minta sekali lagi, kami minta semua yang merasa tidak sesuai standar, tolong diperbaiki," tegas Amran saat konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (7/7/2025).

Amran menyebut, pemerintah menemukan fakta mencengangkan di lapangan. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, sebanyak 85,56 persen beras premium di pasaran tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan pemerintah.

Bahkan, 59,78 persen di antaranya dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Tidak hanya itu, kecurangan juga terjadi pada beras medium. Sekitar 95,12 persen beras medium dijual melebihi HET, sementara 9,38 persen lainnya memiliki berat bersih yang lebih ringan dari yang tercantum di kemasan.

Baca Juga: Harga Beras Melonjak, Menteri Pertanian Jepang Mundur: Pemerintahan Ishiba Kian Tertekan

Akibat dari praktik curang tersebut, kerugian yang dialami konsumen pun sangat besar. Amran membeberkan, potensi kerugian untuk beras premium mencapai Rp34,21 triliun per tahun, sedangkan untuk beras medium bisa mencapai Rp65,14 triliun per tahun.

Sebagai tindak lanjut, Kementan telah melaporkan 212 merek beras nakal kepada pihak berwajib. Seluruh laporan tersebut mencakup pelanggaran standar mutu, manipulasi takaran, dan pelanggaran HET.

Baca Juga: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Serahkan Surat Pengunduran Diri

“Satgas Pangan akan bekerja sampai ke daerah. Kami ingin pasar beras kembali bersih dan konsumen tidak dirugikan,” tegas Amran.

Langkah tegas ini diambil pemerintah untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga stabilitas harga dan kualitas beras nasional di tengah tingginya kebutuhan pangan. ***