Ekosistem Mandiri, Solusi Baru Pemerintah Atasi Ketergantungan Bantuan

KARANGASEM, METROSELEBES.COM - Menko PM Muhaimin Iskandar menggelar Rembug Warga dan Dialog bersama kepala daerah, perangkat desa, serta pendamping program di Karangasem, Bali, pada Rabu, 26 Juni 2025.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat arah baru kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan dan penciptaan ekosistem mandiri di tingkat desa.

Dalam dialog tersebut, Menko PM menegaskan bahwa bantuan pemerintah harus memiliki visi jangka panjang. “Bantuan bukan sekadar memberi, tetapi mendorong masyarakat agar tidak terus-menerus bergantung,” ujarnya.

Baca Juga: MK Pisahkan Pemilu Nasional-Daerah: Strategi Baru Demi Demokrasi Berkualitas

Menurutnya, yang dibutuhkan adalah ekosistem yang membuka ruang agar masyarakat dapat mandiri dan bangkit secara berkelanjutan.

Langkah ini selaras dengan kebijakan nasional pemberdayaan masyarakat melalui Optimalisasi Pelaksanaan Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Inpres ini menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah serta pelibatan aktif masyarakat dalam pembangunan.

Baca Juga: Desa Bangkit dari Sunyi: Koperasi Menjadi Mesin Penggerak Baru

Dalam data Bappenas tahun 2024, disebutkan bahwa angka kemiskinan ekstrem Indonesia masih berada di angka 1,12%, dengan konsentrasi terbesar di wilayah timur Indonesia.

Karena itu, pendekatan berbasis desa dan partisipatif seperti ini dianggap strategis.

Program serupa sebelumnya juga telah dilakukan di beberapa wilayah seperti Sumba Barat Daya dan Lombok Timur.

Hasilnya menunjukkan peningkatan produktivitas warga desa melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, dan pertanian berbasis komunitas.

Baca Juga: Petani Tak Lagi Dijajah Tengkulak, Kopdes Merah Putih Buka Jalan Harga Adil