Program MBG Tak Hanya Sehatkan Anak Bangsa, Tapi Juga Gerakkan Ekonomi Desa

JAKARTA, METROSELEBES.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah tak hanya difokuskan untuk meningkatkan gizi anak bangsa, tetapi juga diyakini menjadi pemantik perputaran ekonomi di daerah-daerah.

Program yang berada di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) ini dialokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025 untuk menjangkau 17,9 juta penerima manfaat, yang meliputi anak sekolah, balita, hingga ibu hamil dan menyusui.

Baca Juga: Program MBG Tak Hanya Atasi Gizi Buruk, Tapi Juga Buka 90 Ribu Lowongan Kerja untuk Sarjana

Namun Presiden Prabowo Subianto mendorong agar jangkauan program diperluas menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada 2025, sehingga BGN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun, menjadikan total anggaran MBG mencapai Rp171 triliun.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menilai percepatan tersebut akan berdampak luas, tidak hanya di sektor kesehatan tetapi juga ekonomi masyarakat.

Baca Juga: ITB Buka Jalur Mandiri 2025, Ini Syarat Harus Siapkan dan Jumlah Biayanya..!

“Membentuk 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia akan memicu perputaran ekonomi di daerah-daerah,” kata Tigor dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 10 Mei 2025.

Menurutnya, kehadiran SPPG membuka peluang bagi petani lokal untuk menyuplai bahan pangan ke unit pelayanan, yang secara langsung akan menghidupkan sektor pertanian rakyat.

Baca Juga: Strategi Besar Sosial Bangsa Dimulai dari Sini: Fadli Zon Nahkodai HIPIIS 2024-2028

“Setiap SPPG akan membeli bahan makanan langsung dari petani di desa-desa. Ini akan membuat pelaku pertanian kembali bergairah,” ujarnya.

Selain dampak ekonomi, BGN juga memastikan program MBG akan membuka 90 ribu lapangan pekerjaan bagi lulusan sarjana, seiring kebutuhan akan kepala unit dan tenaga ahli gizi di tiap satuan layanan.

Dengan demikian, MBG bukan hanya menjadi langkah nyata mengatasi persoalan gizi nasional, tapi juga strategi pemberdayaan ekonomi dan pengurangan pengangguran terdidik di Indonesia. ***