Namun, seorang pejabat dari Kementerian Teknologi menyebutkan bahwa keputusan ini diambil karena Telegram tidak bersedia membagikan data pengguna yang dibutuhkan untuk penyelidikan kriminal.
Baca Juga: Hubungan Erat Harvard dengan Tiongkok Kini Jadi Sorotan Politik di Bawah Pemerintahan Trump
Pemerintah dan media resmi Vietnam telah berulang kali memperingatkan masyarakat akan potensi kejahatan, penipuan, serta pelanggaran data yang terjadi di saluran dan grup Telegram.
Meski demikian, hingga Jumat, aplikasi Telegram masih bisa diakses di Vietnam. Langkah ini menambah daftar panjang tekanan pemerintah Vietnam terhadap platform digital asing.
Baca Juga: Masa Depan Pirelli di Ujung Tanduk Tanpa Kesepakatan dengan Sinochem, CEO Peringatkan
Pemerintah Partai Komunis yang berkuasa dikenal memberlakukan sensor media yang ketat dan tidak mentolerir konten yang dianggap menyinggung atau bertentangan dengan negara. Sebelumnya, mereka juga telah meminta platform seperti Facebook, YouTube, dan TikTok untuk bekerja sama dalam menghapus konten "beracun", termasuk informasi palsu, konten ofensif, dan materi anti-negara.
Baca Juga: Dampak Kejut Kebijakan AS: Mahasiswa Tiongkok di Harvard Terancam Dipulangkan
Telegram, yang memiliki hampir 1 miliar pengguna di seluruh dunia, telah menjadi pusat kontroversi global terkait isu keamanan dan kebocoran data. Salah satu insiden terbaru melibatkan pendiri Telegram, Pavel Durov, yang sempat ditahan sementara oleh otoritas Prancis tahun lalu.
Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron dijadwalkan akan mengunjungi Vietnam mulai hari Minggu, dengan isu keamanan digital kemungkinan besar menjadi bagian dari agenda pembicaraan bilateral.